Melalui kegiatan ini, BP Tapera berharap hasil kajian BRIN dapat menjadi landasan pengembangan kebijakan perumahan yang lebih inklusif, berbasis bukti, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kolaborasi antara kementerian, lembaga, pelaku industri, pengembang, dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan mampu memperkuat ekosistem penyediaan hunian bagi pekerja di Indonesia.
JAKARTA, 11 November 2026 – BP Tapera bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Kementerian Ketenagakerjaan mendorong penguatan kebijakan penyediaan hunian yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pekerja di kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan Diseminasi Hasil Kajian atas Kebutuhan Perumahan Pekerja/Buruh di Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus yang berlangsung di Gedung Widya Graha BRIN, Jakarta, Rabu (11/11).
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut Rapat Komite BP Tapera pada Juni 2026. Kajian tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai kebutuhan, minat, preferensi hunian, serta kemampuan pembiayaan pekerja sebagai bahan perumusan kebijakan perumahan yang lebih tepat sasaran.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyampaikan bahwa pekerja swasta, khususnya pekerja industri dan buruh, selama ini menjadi kelompok penerima manfaat terbesar dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Sekitar 74–75 persen penyaluran FLPP diakses oleh kelompok pekerja tersebut. Namun, menurutnya, kebijakan perumahan perlu terus dikembangkan agar tidak hanya mempertemukan ketersediaan rumah dengan kebutuhan masyarakat, tetapi juga memperhatikan preferensi calon penghuninya.
“Selama ini pendekatan yang kita lakukan lebih banyak berbasis pada kesesuaian antara kebutuhan dan ketersediaan pasokan. Ke depan, kita perlu mengetahui preferensi pekerja, termasuk pilihan mereka terhadap hunian milik maupun sewa,” jelas Heru.
Ia menambahkan, keterbatasan lahan di sekitar kawasan industri menyebabkan pembangunan rumah semakin bergeser ke wilayah pinggiran. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya transportasi dan waktu perjalanan pekerja. Karena itu, diperlukan alternatif penyediaan hunian, baik rumah tapak, hunian vertikal, maupun pengembangan skema pembiayaan sewa dengan dukungan pemerintah.
Kepala Pusat Riset Hukum BRIN, Nawawi, menjelaskan bahwa penelitian melibatkan 1.028 responden pekerja yang belum memiliki rumah. Pengumpulan data dilakukan melalui survei kuesioner daring, diskusi kelompok terarah atau Focus Group Discussion (FGD), serta observasi lapangan. Penelitian mencakup lima kawasan, yaitu Jababeka, Pulogadung, Batang, Tanjung Lesung, dan Gresik. Ia menegaskan bahwa hasil kajian ini secara khusus menggambarkan kondisi kawasan industri dan KEK di Pulau Jawa sehingga tidak dapat langsung digeneralisasi sebagai kondisi nasional.
Hasil penelitian menunjukkan sekitar 70 persen responden menyatakan sangat ingin memiliki rumah, sedangkan hanya 1,47 persen yang menyatakan tidak membutuhkan rumah. Mayoritas responden berharap dapat memiliki hunian dalam satu hingga lima tahun ke depan. Kajian juga menemukan fenomena hidden backlog atau backlog tersembunyi, yaitu pekerja yang belum memiliki rumah sendiri dan masih tinggal bersama orang tua atau mertua.
Peneliti Ahli Muda Pusat Riset Kependudukan BRIN, Beni Teguh Gunawan, mengungkapkan bahwa kemampuan pembiayaan menjadi salah satu tantangan utama kepemilikan rumah bagi pekerja. Hasil analisis menunjukkan kemampuan pekerja tetap untuk mencicil Rp1 juta per bulan mencapai 53,2 persen, sedangkan pekerja kontrak hanya 16,5 persen. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan akses pembiayaan berdasarkan status pekerjaan.
Di sisi lain, sebanyak 74,46 persen responden menginginkan skema KPR. Sebanyak 55,58 persen juga menunjukkan minat terhadap pembelian rumah melalui koperasi perusahaan, sementara 29,91 persen mengharapkan skema KPR khusus bagi pekerja kontrak. Temuan ini memperlihatkan perlunya pengembangan instrumen pembiayaan yang lebih beragam dan sesuai dengan karakteristik pekerjaan serta kemampuan ekonomi pekerja.
■ Artikel diatas diunggah secara otomatis tanpa melalui desk redaksi Portal Pantura.
■ Penayagan artikel diatas hasil kerjasama Portal Pantura dengan Visionary Renovators International.
