Menurutnya, kolaborasi antarpelaku industri dan regulator menjadi faktor penting agar inovasi tokenisasi dapat diterapkan secara bertanggung jawab dan tidak hanya berhenti pada tahap pengujian teknologi.
Tujuh Peserta Sandbox OJK Telah Menyelesaikan Pengujian
Di Indonesia, pengembangan tokenisasi aset mulai menunjukkan kemajuan melalui mekanisme regulatory sandbox OJK. Berdasarkan siaran pers OJK mengenai perkembangan sektor jasa keuangan hingga Oktober 2026, sebanyak tujuh peserta telah menyelesaikan proses pengujian dan dinyatakan lulus hingga 31 Oktober 2026.
Model bisnis yang diuji mencakup tokenisasi emas, tokenisasi surat berharga melalui skema Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), serta tokenisasi manfaat kepemilikan properti.
OJK juga mencatat terdapat 387 permintaan konsultasi dari calon peserta sandbox dan 43 permohonan keikutsertaan sejak diterbitkannya POJK Nomor 3 Tahun 2024.
Perkembangan tersebut menunjukkan meningkatnya minat industri terhadap pemanfaatan teknologi inovatif di sektor jasa keuangan. Meski demikian, kelulusan regulatory sandbox tidak serta-merta berarti seluruh produk telah memperoleh izin untuk dipasarkan secara komersial kepada masyarakat. Setiap model bisnis tetap harus memenuhi ketentuan perizinan dan regulasi yang berlaku.
Yudho menilai, langkah OJK melalui regulatory sandbox merupakan bagian penting dalam menciptakan ruang bagi inovasi sekaligus menjaga kepentingan konsumen.
“Regulatory sandbox memberikan kesempatan bagi pelaku industri untuk menguji model bisnis dan memahami aspek regulasi sebelum implementasi yang lebih luas. Menurut kami, pendekatan seperti ini penting karena perkembangan teknologi sering kali bergerak lebih cepat dibandingkan kesiapan infrastruktur dan pemahaman pasar. Dialog antara regulator dan industri perlu terus diperkuat agar inovasi tetap berjalan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian,” ungkapnya.
Emas dan Reksa Dana Berpotensi Menjadi Tahap Awal
Dalam laporan yang disampaikan kepada OJK, emas dan reksa dana pasar uang disebut sebagai dua kelas aset yang relatif lebih siap untuk dikembangkan melalui skema tokenisasi di kawasan Asia.
Kedua instrumen tersebut dinilai memiliki karakteristik aset dasar dan mekanisme pengelolaan yang lebih dikenal oleh industri keuangan. Sementara itu, tokenisasi properti, pembiayaan UMKM, serta royalti kekayaan intelektual memerlukan perhatian lebih besar terhadap penilaian aset, pengalihan hak ekonomi, dan mekanisme pemenuhan kewajiban.
Bagi Yudho, pemilihan aset yang akan ditokenisasi perlu mempertimbangkan kesiapan struktur dan ekosistem pendukung, bukan hanya potensi teknologi atau daya tarik produknya.
■ Artikel diatas diunggah secara otomatis tanpa melalui desk redaksi Portal Pantura.
■ Penayagan artikel diatas hasil kerjasama Portal Pantura dengan Visionary Renovators International.

