Portal Pantura, Brebes – Warga Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, kini harus berpikir dua kali sebelum membuang sampah sembarangan. Pemerintah Kabupaten Brebes resmi memberlakukan sanksi tegas berupa pidana kategori III serta denda administratif yang nilainya tidak main-main, yakni mulai dari Rp750.000 hingga mencapai Rp5 juta bagi pelanggar aturan kebersihan lingkungan.
Aturan ketat ini tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2026 yang merupakan hasil revisi total dari regulasi sebelumnya, Perda Nomor 2 Tahun 2015. Sosialisasi masif mengenai regulasi anyar ini langsung digeber di berbagai kecamatan, salah satunya melalui acara Penyuluhan Lingkungan Hidup yang dipusatkan di aula Balai Desa Linggapura, Kecamatan Tonjong.
Paradigma Baru: Berantas Sampah dari Hulu
Anggota DPRD Kabupaten Brebes, Ade Apriyanto, S.Si., menegaskan bahwa Perda Nomor 6 Tahun 2026 hadir untuk merevolusi cara pandang masyarakat dalam memperlakukan limbah sehari-hari. Menurutnya, pola pikir lama yang hanya mengandalkan metode “pindah sampah dari rumah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)” sudah sepenuhnya usang dan tidak lagi relevan dengan kondisi darurat lingkungan saat ini.
“Dalam perda terbaru, fokus utamanya adalah merubah perilaku dalam mengelola sampah serta mengatur sanksi pidana yang mengikat,” ujar Ade di hadapan ratusan peserta penyuluhan. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengingatkan bahwa sampah adalah tanggung jawab bersama, mengingat setiap individu di wilayah Brebes rata-rata memproduksi sekitar 0,5 kilogram sampah setiap harinya.
Peran Vital Ibu Rumah Tangga dan Potensi Rupiah
Lebih lanjut, Ade membeberkan kunci utama kesuksesan pengelolaan sampah tingkat rumah tangga. Menurutnya, tangan dingin kaum ibu memegang kendali penuh karena merekalah yang paling dekat dengan dapur dan aktivitas domestik sehari-hari. Apabila pemilahan sampah organik dan anorganik sudah dimulai dari dapur masing-masing, beban di tingkat hilir akan terpangkas drastis.
Senada dengan hal tersebut, Anggota DPRD Brebes lainnya, H. Nur Endro, S.H., menyoroti kondisi darurat kapasitas TPA di wilayah Brebes yang saat ini sudah mengalami kelebihan muatan atau overload. Jika limbah tidak segera diatasi sejak dari sumbernya, maka ancaman krisis lingkungan tinggal menunggu waktu saja.
Namun, Nur Endro melihat ada sisi positif di balik tumpukan sampah jika dikelola secara kreatif. “Pengelolaan sampah yang baik, tidak menutup kemungkinan bisa menambah penghasilan keluarga,” ungkapnya optimistis. Limbah rumah tangga yang bernilai ekonomis dapat disulap menjadi pundi-pundi rupiah apabila diolah melalui mekanisme yang tepat.
Kesiapan Infrastruktur Desa dan Tantangan Partisipasi
Di sisi lain, kesiapan infrastruktur pendukung di tingkat desa sebenarnya sudah mulai menunjukkan progres positif. Sekretaris Desa Linggapura, Asep Supriyono, memaparkan bahwa wilayahnya telah mendapat dukungan anggaran memadai melalui Dana Desa (APBDes) serta tersedianya fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R).
Selain infrastruktur fisik TPS3R, pemerintah desa bersama warga setempat juga telah mendirikan unit bank sampah. Kehadiran bank sampah ini diyakini mampu menjadi jembatan konversi limbah rumah tangga menjadi produk bernilai ekonomis tinggi.
Kendati demikian, tantangan terbesar saat ini bukanlah ketersediaan fasilitas, melainkan tingkat kesadaran warga. “Masih sedikit warga yang mau terjun untuk mengelola sampah,” keluh Asep, menyayangkan minimnya partisipasi aktif masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas bank sampah yang sudah tersedia di lingkungan mereka.***
■ Untuk informasi liputan dan press release hubungi WhatsApp 081717188880.

