Portal Pantura, Brebes – Rencana pembentukan Kabupaten Brebes Selatan memasuki babak baru setelah DPRD Provinsi Jawa Tengah memastikan agenda rapat paripurna pengusulan daerah otonomi baru dimajukan menjadi 25 November 2026. Kepastian ini melengkapi hasil kajian akademis perguruan tinggi yang sebelumnya menyatakan wilayah tersebut layak untuk dimekarkan.
Percepatan jadwal sidang paripurna dari target awal Desember 2026 ini menjadi sinyal kuat keseriusan legislatif tingkat provinsi. Hal tersebut terungkap dalam forum Focus Group Discussion atau FGD yang digelar Panitia Khusus Pemekaran Kabupaten Brebes DPRD Jawa Tengah di Hotel Grand Dian Bumiayu pada Selasa 17 November 2026.
Ketua Pansus Pemekaran Kabupaten Brebes DPRD Jawa Tengah, Asrar, memberikan penegasan langsung mengenai komitmen lembaganya di hadapan peserta diskusi. Menurutnya, seluruh anggota Pansus telah mencapai kata sepakat untuk membawa aspirasi masyarakat wilayah selatan ini ke tingkat pengambilan keputusan tertinggi di dewan.
“Sudah sepakat untuk mengusulkan pemekaran Kabupaten Brebes. Paripurna dipastikan pada 25 November 2026 ini,” tegas Asrar di penghujung kegiatan.
Sebelum menetapkan tanggal paripurna, Pansus telah melakukan pendalaman komprehensif terhadap berbagai syarat pembentukan Calon Daerah Otonom Baru atau CDOB. Kajian tersebut mencakup pemenuhan persyaratan dasar kewilayahan, kapasitas daerah, hingga kesiapan fiskal, serta telah dikonsultasikan langsung dengan Kementerian Dalam Negeri.
Kajian Akademis Nyatakan Brebes Selatan Layak Mekar
Dalam diskusi yang mengusung tema Aspirasi Masyarakat dan Dampak Pemekaran terhadap Pelayanan Publik dan Pembangunan Daerah Brebes Selatan itu, drh. Agus Sutrisno turut memaparkan rekam jejak panjang perjuangan pemekaran. Ia memastikan bahwa berbagai dokumen administratif serta naskah kajian akademis dari perguruan tinggi telah rampung dan diserahkan kepada pihak berwenang.
Berdasarkan evaluasi aspek kewilayahan dan kemampuan keuangan daerah, Agus menilai Brebes Selatan sudah memiliki fondasi kelayakan yang kuat untuk berdiri sebagai kabupaten mandiri. Pemekaran dinilai menjadi solusi paling realistis untuk mengatasi kendala rentang kendali pemerintahan akibat luasnya wilayah Kabupaten Brebes saat ini.
Dengan terbentuknya pemerintahan kabupaten baru, jalur birokrasi dan pelayanan publik diharapkan menjadi jauh lebih singkat dan mudah diakses warga. Selain itu, alokasi anggaran serta perencanaan pembangunan infrastruktur daerah dapat dikelola secara lebih terarah.
“Selama ini APBD cenderung terpusat di wilayah perkotaan kabupaten. Dengan pemekaran, diharapkan pengelolaan pemerintahan lebih efektif dan efisien, serta pembangunan Brebes Selatan bisa lebih optimal,” ungkapnya.
Catatan Kritis Akademisi Soal Kesejahteraan Warga
Di sisi lain, pakar kebijakan publik dari Universitas Jenderal Soedirman atau Unsoed, Dr. Alizar Isna, S.Sos., M.Si., memberikan perspektif kritis agar pemekaran tidak berhenti pada euforia administratif semata. Ia menekankan bahwa kelayakan di atas kertas harus diimbangi dengan kesiapan tata kelola pemerintahan yang matang.
■ Untuk informasi liputan dan press release hubungi WhatsApp 081717188880.

