Menurut Yudho, penurunan tarif perlu diiringi dengan penguatan pengawasan dan edukasi perpajakan agar kebijakan tersebut dapat berjalan efektif.
“Penyesuaian tarif perlu menjadi bagian dari pendekatan yang lebih menyeluruh. Dengan tarif yang lebih kompetitif, pengawasan yang efektif, dan pemahaman pengguna mengenai kewajiban pajak, aktivitas perdagangan dapat lebih banyak berlangsung melalui kanal yang terawasi. Hal ini berpotensi memperkuat kepatuhan dan mendukung penerimaan negara,” katanya.
Penguatan pengawasan dan kepatuhan
DJP juga berencana memanfaatkan Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) untuk memperkuat pertukaran data transaksi aset kripto lintas negara. Selain itu, pemerintah berencana menunjuk platform perdagangan aset kripto luar negeri sebagai pemungut PPh Pasal 22.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas cakupan pengawasan dan mengurangi kesenjangan perlakuan perpajakan antara platform domestik dan luar negeri.
Di sisi lain, penggunaan DEX atau platform luar negeri tidak serta-merta menghapus kewajiban perpajakan. Pengguna tetap perlu memahami ketentuan yang berlaku dan memenuhi kewajiban pajaknya sesuai karakteristik transaksi.
Yudho memandang kepastian regulasi, tarif yang kompetitif, serta penguatan tata kelola sebagai faktor penting dalam membangun ekosistem aset keuangan digital yang transparan dan berkelanjutan.
“Penyesuaian tarif pajak perlu diiringi dengan kepastian regulasi dan penguatan tata kelola. Dengan kebijakan yang lebih kompetitif, diharapkan semakin banyak aktivitas perdagangan berlangsung melalui platform domestik yang terawasi, sehingga kepatuhan pajak dapat meningkat dan penerimaan negara dapat lebih optimal,” pungkas CEO FLOQ.
Press Release juga sudah tayang di VRITIMES
