Portal Pantura, Brebes – Anggaran dan kekayaan tingkat desa harus kembali sepenuhnya kepada masyarakat melalui perwujudan pembangunan serta pelayanan publik yang benar-benar nyata. Infrastruktur jalan yang mendesak bagi warga wajib segera diperbaiki, fasilitas umum harus senantiasa tersedia dengan baik, serta ragam program kerja desa mesti mampu menjawab setiap persoalan mendasar di tengah masyarakat. Oleh karena itu, setiap rupiah yang tercantum di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa wajib dikelola secara transparan, tepat sasaran, dan akuntabel.
Pesan penting dan tegas tersebut disampaikan secara langsung oleh Wakil Bupati Brebes Wurja, S.E., ketika membuka kegiatan Sosialisasi Penguatan Tata Kelola Keuangan dan Aset Desa yang bertempat di Ballroom Hotel Grand Dian Brebes. Agenda strategis daerah yang diselenggarakan pada hari Selasa tersebut diikuti oleh ratusan peserta aktif dari berbagai wilayah kecamatan di Kabupaten Brebes.
Hadir mewakili Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma, Wurja mengingatkan kepada seluruh jajaran pemerintahan tingkat bawah bahwa dana desa sama sekali bukan milik pribadi kepala desa ataupun perangkatnya. Dana tersebut murni merupakan uang rakyat yang mekanisme penggunaannya wajib memberikan dampak kesejahteraan sebesar-besarnya bagi warga desa setempat.
“Uang desa itu uang rakyat. Setiap rupiah yang masuk dalam APBDes ada hak masyarakat di dalamnya. Ada jalan yang harus diperbaiki, ada anak yang membutuhkan layanan, dan ada warga yang menunggu pembangunan,” tegasnya di hadapan ratusan peserta.
Menurut pandangan Wurja, indikator keberhasilan sebuah pemerintahan desa tidak boleh hanya diukur dari besarnya angka penyerapan anggaran maupun kelengkapan laporan pertanggungjawaban semata. Tolok ukur yang paling utama adalah sejauh mana perubahan positif benar-benar dirasakan oleh masyarakat setelah anggaran tersebut dibelanjakan.
Sejalan dengan hal tersebut, ia meminta kepada seluruh kepala desa agar memastikan setiap program kerja disusun secara matang berdasarkan kebutuhan riil di lapangan serta skala prioritas warga. Masyarakat luas juga berhak mengetahui secara terbuka alokasi anggaran tersebut digunakan untuk keperluan apa saja, berapa besar nominalnya, serta apa output nyata yang diperoleh.
“Jangan sampai anggarannya ada, tetapi manfaatnya tidak terasa,” pesannya mengingatkan para aparatur pemerintah desa.
Transparansi dan Integritas, Hak Masyarakat yang Harus Dijaga
Wurja lebih lanjut menegaskan bahwa keterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa tidak cukup hanya diwujudkan dengan memasang papan informasi APBDes di kantor desa saja. Pemerintah desa berkewajiban menyampaikan rincian informasi penggunaan anggaran serta hasil pembangunan secara masif agar masyarakat dapat turut serta memantau dan mengawasi jalannya roda pemerintahan.
Selain itu, ia memberikan peringatan keras agar tidak ada satupun pihak yang berani melakukan praktik kegiatan fiktif, penggelembungan anggaran, pemotongan dana yang menyalahi ketentuan, maupun rekayasa laporan pertanggungjawaban. Seluruh administrasi keuangan wajib disajikan secara jujur dan sesuai dengan kondisi ril di lapangan.
“Jangan main-main dengan anggaran desa. Tidak boleh ada kegiatan fiktif, mark up, pemotongan anggaran, atau laporan yang tidak sesuai fakta,” tegasnya dengan nada lugas.
■ Untuk informasi liputan dan press release hubungi WhatsApp 081717188880.

