Berkas Pemekaran Brebes Selatan Mandek di Provinsi, Anggota DPRD Jateng Ungkap Alasanya
Portal Pantura, Brebes — Meski rencana pemekaran Kabupaten Brebes Selatan sudah dibahas dalam rapat paripurna DPRD Brebes dan disampaikan ke tingkat provinsi, hingga kini belum juga masuk agenda paripurna DPRD Jawa Tengah.
Anggota DPRD Jawa Tengah dari Fraksi PDI Perjuangan, Sarei, menjelaskan alasan mandeknya proses tersebut. Menurutnya, DPRD Provinsi baru bisa menggelar paripurna setelah menerima surat resmi dari Gubernur Jawa Tengah.
“DPRD provinsi menunggu surat dari gubernur sebagai dasar untuk menggelar paripurna. Setelah itu, baru bisa dijadwalkan oleh Badan Musyawarah (Bamus),” ujar Sarei dalam acara Halal Bihalal Masyarakat Peduli Pemekaran (MPP) di Pendopo Bumiayu, Sabtu 26 April 2025.
Di tempat yang sama, anggota DPR RI Haris Turino menegaskan komitmennya mendukung penuh pemekaran Brebes Selatan. Ia menilai, pemekaran adalah langkah penting untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.
“Sejak awal saya dilantik, saya berkomitmen mendukung pemekaran Brebes Selatan. Ini harga mati untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Haris.
Selain itu, Haris juga berjanji memperjuangkan pembangunan jalan tol yang melintasi kawasan Brebes Selatan guna mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.
Sementara itu, dalam pernyataan sikapnya, MPP mendesak Presiden Prabowo Subianto mencabut moratorium pemekaran.***
Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma memberikan pengarahan dalam acara pelantikan dan penandatanganan pakta integritas 40 Kepala Sekolah SD dan SMP di Kantor Pemerintahan Terpadu (KPT) Kabupaten Brebes, Kamis 5 November 2026.
" data-large-file="https://www.portalpantura.com/wp-content/uploads/2026/11/Pelantikan-Kepala-Sekolah-dan-Penandatanganan-Pakta-Integritas-Brebes-700x400.jpg" />
