“Kita tidak hanya bicara tentang pencopotan jabatan, tapi juga tentang efek jera dan menjaga integritas proses Pemilu. Jika pelanggaran ini dibiarkan, dampaknya akan sangat buruk terhadap kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi,” jelas Bagus.
Komitmen Penegakan Hukum demi Keberlanjutan Demokrasi
Bagus juga menegaskan bahwa transparansi dan keadilan dalam penyelenggaraan Pemilu adalah pilar utama keberlanjutan demokrasi. Ia meminta semua pihak, termasuk masyarakat, untuk mengawasi proses hukum yang berlangsung agar tidak ada upaya untuk melindungi pelaku pelanggaran.
“Keputusan DKPP adalah pintu masuk untuk membuka kasus ini lebih luas. Semua bukti yang ada harus digunakan untuk memastikan bahwa pelaku pelanggaran mendapatkan sanksi sesuai hukum yang berlaku,” kata Bagus.
Menurutnya, pelanggaran yang terjadi di Brebes adalah peringatan serius bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu. Ia menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penyelenggara Pemilu dengan memastikan setiap pelanggaran diproses secara hukum.
Penegasan dari LSM Hati Kita
Dalam penutup keterangannya, Bagus menyatakan komitmen LSM Hati Kita untuk terus memantau kasus ini hingga ada kejelasan hukum. Ia juga berjanji akan terus mendorong aparat penegak hukum agar tidak ragu dalam mengambil tindakan terhadap pelaku pelanggaran Pemilu.
“Secara pribadi ini tidak ada dendam. Namun, pelanggaran ini bukan hanya soal jabatan, tetapi tentang masa depan demokrasi kita. Jangan sampai kepercayaan masyarakat dirusak oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab,” pungkasnya.***
Tim Redaksi
