Portal Pantura, Brebes – Rencana rapat paripurna penetapan Calon Daerah Otonomi Baru atau CDOB Kabupaten Brebes Selatan di DPRD Jawa Tengah resmi mengalami penundaan. Agenda krusial yang semula dijadwalkan pada 18 November 2026 tersebut diundur selama sepekan menjadi 25 November 2026.
Kabar penundaan ini sontak menahan antusiasme masyarakat dan para pegiat pemekaran yang sudah bersiap mengawal proses tersebut secara langsung. Situasi di lapangan memunculkan respons beragam, mulai dari rasa kecewa mendalam hingga sikap yang lebih tenang menyikapi dinamika birokrasi.
Kekecewaan tajam disuarakan oleh elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Pemekaran Kabupaten Brebes. Perubahan tanggal mendadak dinilai sangat merugikan persiapan teknis yang sudah matang dikerjakan sejak jauh hari.
Kerugian Finansial dan Penalti Armada Bus
Perwakilan Aliansi Perjuangan Pemekaran Kabupaten Brebes, Agus Sutiono, menyatakan bahwa pihaknya sangat menyayangkan perubahan jadwal di tingkat provinsi tersebut. Persiapan mobilisasi massa untuk mengawal rapat paripurna kini menjadi berantakan akibat mundurnya jadwal.
“Aliansi sangat kecewa dengan pengunduran jadwal,” ujar Agus Sutiono saat dimintai keterangan terkait perubahan agenda DPRD Jawa Tengah tersebut.
Dampak paling nyata dari penundaan ini adalah kerugian materiil yang harus ditanggung oleh pihak aliansi. Tercatat sebanyak enam armada bus yang telah dipesan khusus untuk mengangkut massa menuju Semarang terpaksa harus dijadwal ulang.
Perubahan jadwal keberangkatan armada secara mendadak itu berujung pada konsekuensi finansial yang tidak sedikit. Pihak aliansi harus menanggung sanksi penalti dari agen penyedia bus akibat pembatalan dan pergeseran tanggal sewa.
Atribut Aksi Terpaksa Dicetak Ulang
Selain urusan transportasi, kerugian juga merembet pada logistik dan atribut kampanye pemekaran yang sudah terlanjur diproduksi. Seluruh spanduk dan banner dukungan yang telah dicetak kini tidak lagi relevan digunakan.
Atribut tersebut sebelumnya mencantumkan tanggal pelaksanaan awal, yakni 18 November 2026. Dengan adanya perubahan jadwal menjadi 25 November 2026, panitia lapangan mau tidak mau harus mencetak ulang seluruh spanduk tersebut.
Proses cetak ulang atribut ini otomatis menambah beban pengeluaran baru bagi para penggerak massa. Meski demikian, Agus Sutiono mengakui bahwa secara substansi, penundaan ini sebenarnya tidak menyentuh persoalan mendasar dari kelayakan pemekaran wilayah.
■ Untuk informasi liputan dan press release hubungi WhatsApp 081717188880.
