TERBARU
Memuat berita terbaru...
IKLAN
News

Anggaran Desa di Brebes Wajib Transparan, Wabup Wurja Sebut Itu Uang Rakyat

×

Anggaran Desa di Brebes Wajib Transparan, Wabup Wurja Sebut Itu Uang Rakyat

Sebarkan artikel ini
Anggaran Desa di Brebes Wajib Transparan, Wabup Wurja Sebut Itu Uang Rakyat
Wakil Bupati Brebes Wurja, S.E., saat membuka Sosialisasi Penguatan Tata Kelola Keuangan dan Aset Desa di Ballroom Hotel Grand Dian Brebes, Selasa (17/11/2026).
IKLAN
⚡ RINGKASAN
Wajib tahu! Wabup Wurja tegaskan anggaran desa di Brebes harus transparan dan tepat sasaran demi kesejahteraan rakyat. Simak berita selengkapnya di sini.
Ukuran teks

Portal Pantura, – Anggaran dan kekayaan tingkat desa harus kembali sepenuhnya kepada masyarakat melalui perwujudan pembangunan serta pelayanan publik yang benar-benar nyata. Infrastruktur jalan yang mendesak bagi warga wajib segera diperbaiki, fasilitas umum harus senantiasa tersedia dengan baik, serta ragam program kerja desa mesti mampu menjawab setiap persoalan mendasar di tengah masyarakat. Oleh karena itu, setiap rupiah yang tercantum di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa wajib dikelola secara transparan, tepat sasaran, dan akuntabel.

Pesan penting dan tegas tersebut disampaikan secara langsung oleh Wakil Bupati Wurja, S.E., ketika membuka kegiatan Sosialisasi Penguatan Tata Kelola Keuangan dan Aset Desa yang bertempat di Ballroom Hotel Grand Dian . Agenda strategis daerah yang diselenggarakan pada hari Selasa tersebut diikuti oleh ratusan peserta aktif dari berbagai wilayah kecamatan di Kabupaten .

Hadir mewakili Bupati Paramitha Widya Kusuma, Wurja mengingatkan kepada seluruh jajaran pemerintahan tingkat bawah bahwa dana desa sama sekali bukan milik pribadi kepala desa ataupun perangkatnya. Dana tersebut murni merupakan uang rakyat yang mekanisme penggunaannya wajib memberikan dampak kesejahteraan sebesar-besarnya bagi warga desa setempat.

iklan

“Uang desa itu uang rakyat. Setiap rupiah yang masuk dalam ada hak masyarakat di dalamnya. Ada jalan yang harus diperbaiki, ada anak yang membutuhkan layanan, dan ada warga yang menunggu pembangunan,” tegasnya di hadapan ratusan peserta.

Menurut pandangan Wurja, indikator keberhasilan sebuah pemerintahan desa tidak boleh hanya diukur dari besarnya angka penyerapan anggaran maupun kelengkapan laporan pertanggungjawaban semata. Tolok ukur yang paling utama adalah sejauh mana perubahan positif benar-benar dirasakan oleh masyarakat setelah anggaran tersebut dibelanjakan.

Sejalan dengan hal tersebut, ia meminta kepada seluruh kepala desa agar memastikan setiap program kerja disusun secara matang berdasarkan kebutuhan riil di lapangan serta skala prioritas warga. Masyarakat luas juga berhak mengetahui secara terbuka alokasi anggaran tersebut digunakan untuk keperluan apa saja, berapa besar nominalnya, serta apa output nyata yang diperoleh.

“Jangan sampai anggarannya ada, tetapi manfaatnya tidak terasa,” pesannya mengingatkan para aparatur pemerintah desa.

Transparansi dan Integritas, Hak Masyarakat yang Harus Dijaga

Wurja lebih lanjut menegaskan bahwa keterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa tidak cukup hanya diwujudkan dengan memasang papan informasi di kantor desa saja. Pemerintah desa berkewajiban menyampaikan rincian informasi penggunaan anggaran serta hasil pembangunan secara masif agar masyarakat dapat turut serta memantau dan mengawasi jalannya roda pemerintahan.

Selain itu, ia memberikan peringatan keras agar tidak ada satupun pihak yang berani melakukan praktik kegiatan fiktif, penggelembungan anggaran, pemotongan dana yang menyalahi ketentuan, maupun rekayasa laporan pertanggungjawaban. Seluruh administrasi keuangan wajib disajikan secara jujur dan sesuai dengan kondisi ril di lapangan.

“Jangan main-main dengan anggaran desa. Tidak boleh ada kegiatan fiktif, mark up, pemotongan anggaran, atau laporan yang tidak sesuai fakta,” tegasnya dengan nada lugas.

Tidak hanya fokus pada sektor keuangan, penatausahaan aset desa juga menuntut perhatian serius agar dicatat dengan tertib, diinventarisasi secara berkala, serta diamankan dokumen legalitas kepemilikannya. Aset kekayaan desa tersebut harus dijaga ketat agar memberikan nilai manfaat jangka panjang bagi masyarakat luas, alih-alih terbengkalai atau justru memicu masalah hukum di kemudian hari.

Pengawasan Diperkuat, Pembangunan Desa Harus Tepat Sasaran

Pemerintah Kabupaten saat ini juga tengah melaksanakan proses penyempurnaan regulasi terkait mekanisme Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten kepada Pemerintah Desa. Langkah strategis tersebut dirancang demi memperjelas alur pengusulan, verifikasi administratif, tahapan pelaksanaan, hingga pelaporan pertanggungjawaban agar penggunaan dana bantuan semakin tertib hukum dan tepat sasaran.

Melalui kebijakan ini, pemerintah desa dihimbau agar tidak sekadar berorientasi pada pengajuan permohonan dana bantuan saja. Lebih dari itu, mereka harus memastikan bahwa setiap program yang diajukan telah melalui kajian kebutuhan mendasar warga serta mematuhi seluruh koridor regulasi yang berlaku.

Guna memastikan tata kelola berjalan optimal, para camat diinstruksikan agar turun tangan secara aktif melakukan pembinaan rutin kepada pemerintah desa di wilayah masing-masing. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta pihak Inspektorat juga diharapkan memperkuat koordinasi serta pendampingan teknis.

Rangkaian kegiatan sosialisasi tersebut turut menghadirkan narasumber berkompeten dari pusat, yakni Direktorat Fasilitasi Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Basuki Sriono, S.E. Hadir pula mendampingi sebagai pemateri yakni Kepala BPKAD Kabupaten , Drs. Edy Kusmartono, M.Si.

Melalui momentum penguatan tata kelola pemerintahan ini, Pemkab optimis setiap anggaran dan aset desa mampu bertransformasi menjadi modal penggerak utama peningkatan taraf hidup masyarakat. Sebab, warga desa tidak hanya perlu tahu besaran anggaran, melainkan harus menikmati hasil pembangunan yang adil dan merata.***

Catatan

■ Untuk informasi liputan dan press release hubungi WhatsApp 081717188880.

Yudhi P

Terbaru dari Yudhi P