Dari Desa Pruwatan, kepala desa menyoroti Bendungan Jembar yang sangat dibutuhkan untuk pengairan sawah. Sementara Kades Bumiayu, Sukaro, mengeluhkan proyek pembangunan dari Dinas PU yang kerap tidak berkoordinasi dengan pemerintah desa.
“Kadang proyek turun tanpa izin dan tak sesuai kebutuhan masyarakat,” katanya.
Kepala Desa Mendala, Basori, menyampaikan apresiasi atas pembangunan yang sudah berjalan, namun juga mengingatkan soal bendungan milik PU Pengairan yang berpotensi membahayakan warga.
“Kami bahkan menggunakan dana desa untuk perbaikan darurat,” ungkapnya.
Kepala Desa Purwodadi, Kecamatan Tonjong, Listuti, menambahkan, jembatan Pesanggrahan kini berlubang dan perlu segera diperbaiki. Ia juga meminta agar pembangunan jembatan Petenteng yang sempat mangkrak dapat dilanjutkan.
Bupati: Infrastruktur Jadi Fokus 2026
Menanggapi berbagai masukan itu, Bupati Paramitha Widya Kusuma mengapresiasi keterbukaan para kepala desa. Ia mengakui bahwa keterbatasan anggaran menjadi tantangan, terutama karena tahun 2025 masih menjadi masa transisi kepemimpinan.
“Kami baru menjabat beberapa bulan dan sedang menata organisasi perangkat daerah agar program berjalan lebih sinergis,” jelasnya.
Namun, Bupati Mitha menegaskan bahwa pada tahun 2026, pemerintahannya akan memfokuskan perbaikan infrastruktur dasar, seperti jalan dan irigasi, secara bertahap dan terencana.
“Kami sedang menghitung tingkat kerusakan agar bisa ditangani tuntas dalam lima tahun ke depan. DPRD juga kami ajak bekerja sama agar anggaran tepat sasaran,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan desa untuk mempercepat pembangunan.
