“Kami tidak minta makan, tidak minta jamuan, apalagi fasilitas. Kami datang membawa aspirasi rakyat. Tapi yang kami terima justru pengabaian,” tegasnya.
Agus menyebut ketika aspirasi disampaikan resmi namun tidak dapat dialog layak, kepercayaan publik terhadap pemda dipertaruhkan.
“Ini soal bagaimana kekuasaan memperlakukan suara rakyat. Kalau dipanggil lalu dibiarkan menunggu tanpa kepastian, itu menunjukkan masalah dalam kepemimpinan,” katanya.
Jarak Makin Lebar
Para aktivis menilai sikap ini memperlihatkan jarak antara penguasa daerah dan masyarakat Brebes Selatan.
Aspirasi pemekaran untuk pemerataan pembangunan terkesan diperlakukan sebagai isu pinggiran.
“Kami datang dengan cara baik-baik, lewat jalur resmi. Kalau jalur seperti ini saja buntu, ke mana lagi aspirasi harus disampaikan,” kata Jaenul, aktivis dari Sirampog.
Peristiwa ini memperkuat dugaan isu pemekaran masih sensitif dan belum dapat dukungan terbuka dari pemda. Ketertutupan dialog dinilai berpotensi memperuncing ketegangan sosial dan politik.***
