Portal Pantura, Brebes – Hujan deras yang mengguyur wilayah Brebes selatan menyebabkan sebagian unit Hunian Sementara (Huntara) di Desa Mendala, Kecamatan Sirampog, terendam banjir, Kamis 22 Mei 2025. Huntara yang baru sehari dihuni warga terdampak tanah gerak itu terkena luapan air akibat saluran irigasi tersumbat.
Pemerintah Kabupaten Brebes menyatakan keprihatinan atas insiden tersebut. Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, langsung memerintahkan jajarannya untuk turun tangan. Fokus utama adalah penanganan cepat, termasuk penyedotan air, normalisasi saluran, serta pengecekan fasilitas umum.
“Kami hadir bersama warga. Ini situasi darurat, dan kami berkomitmen menangani secara cepat dan terukur,” tegas Paramitha.
Huntara Bukan Solusi Permanen
Huntara dibangun sebagai tempat tinggal sementara bagi warga korban bencana tanah gerak. Fasilitas ini dimaksudkan untuk menggantikan tenda pengungsian, dengan standar minimum yang layak huni.
Namun, belum genap 24 jam dihuni, cuaca ekstrem menggagalkan kenyamanan pengungsi. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Brebes menyebut hanya sebagian unit Huntara yang terdampak. Luapan air berasal dari irigasi yang tersumbat akibat sedimentasi mendadak, diperparah curah hujan tinggi.
“Tak hanya Huntara yang terdampak. Beberapa rumah warga di pemukiman tetap juga terendam. Ini murni karena hujan luar biasa deras,” ujarnya.
Tim gabungan dari BPBD, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), serta relawan segera bergerak sejak malam kejadian. Drainase diperbaiki, genangan dikuras, dan bantuan logistik didistribusikan.
Komitmen Pembangunan Huntap
Pemerintah daerah tak tinggal diam. Pemkab Brebes menyatakan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) menjadi prioritas. Saat ini, kajian teknis dan geologis tengah dilakukan untuk memastikan lokasi relokasi benar-benar aman.
“Huntara hanya langkah awal. Solusi jangka panjangnya adalah Huntap yang layak dan aman. Semua proses disiapkan matang, agar tidak asal relokasi,” ujar Bupati Paramitha.
Ia menambahkan bahwa setiap insiden menjadi bahan evaluasi. Pemerintah bertekad memperbaiki sistem penanganan bencana agar lebih tanggap dan efektif.
