Mardiyanto menyoroti gaya kepemimpinan yang dinilai terlalu fokus pada seremonial. “Jangan sampai pemerintah hanya jadi bupati seremonial. Perlu sidak langsung ke instansi layanan publik untuk tahu kondisi riil,” kritiknya.
Ia juga mengingatkan pentingnya bijak bermedia sosial bagi pejabat publik. Komunikasi digital harus diimbangi kehadiran fisik di lapangan agar kebijakan berbasis realitas, bukan asumsi.
Pandangan ini disampaikan sebagai bentuk kontrol sosial konstruktif. Forum sepakat masyarakat sipil punya peran vital mengawal kebijakan dengan pendekatan berbasis data dan etika.
Pendidikan dan Pemekaran Wilayah
Agung Apriana dari Universitas Peradaban Bumiayu menyinggung program “satu rumah satu sarjana” yang dicanangkan pemda. “Program ini harus direalisasikan, bukan sekadar wacana. Pendidikan adalah investasi jangka panjang,” katanya.
Wacana pemekaran Brebes selatan juga mencuat. Sejumlah peserta menilai potensi wilayah dan kebutuhan layanan publik layak dikaji serius. Namun mereka menekankan, pemekaran memerlukan kajian komprehensif, kesiapan infrastruktur, dan dukungan regulasi serta lintas elemen.
Komitmen Konsolidasi Tanpa Sekat
Abdul Aris Asaad yang akrab disapa Hada menegaskan pertemuan ini murni ajang silaturahmi dan konsolidasi moral. “Tidak ada dikotomi utara-selatan. Tidak ada yang lebih tinggi atau rendah. Kita bangun Brebes bersama,” ujarnya.
Forum ditutup dengan kesepakatan menjaga komunikasi lintas wilayah dan merumuskan rekomendasi bersama yang akan ditindaklanjuti. Para peserta sepakat menjadikan momentum Ramadan sebagai titik awal memperkuat persatuan dan pengawasan kebijakan publik secara berimbang.
Dengan semangat kolaboratif, elemen masyarakat Brebes berharap sinergi utara-selatan menjadi fondasi pembangunan inklusif, transparan, dan berkelanjutan dengan tetap menjunjung etika, hukum, dan kepentingan publik.***
