Portal Pantura – Pemerintah resmi mengubah sistem penggajian aparatur negara. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2026 kini menjadi acuan baru tata kelola ASN di seluruh Indonesia — dan dampaknya terasa hingga ke honorer yang baru saja diangkat jadi PPPK.
Apa yang Berubah?
Permendagri ini dirancang untuk menciptakan sistem penggajian yang lebih transparan dan terukur. Fokusnya adalah menyelaraskan kebijakan penggajian di daerah dengan standar pemerintah pusat.
Salah satu perubahan paling mencolok menyangkut Tambahan Penghasilan Pegawai atau TPP. Kini, TPP tidak lagi dihitung secara seragam. Ada tiga indikator utama yang menentukan besarannya: beban kerja, prestasi kerja, dan kondisi objektif daerah.
Artinya, ASN yang bekerja lebih keras dan berprestasi berpotensi mendapat penghasilan lebih tinggi. Sistem ini mendorong profesionalisme sekaligus memberi kepastian hukum yang lebih kuat bagi PNS maupun PPPK penuh waktu.
PPPK Paruh Waktu: Kelompok yang Paling Terdampak
Di balik kebijakan ini, ada satu kelompok yang menjadi perhatian khusus: PPPK Paruh Waktu atau PPPK PW.
Mereka adalah mantan tenaga honorer yang kini resmi berstatus ASN. Namun, skema kerjanya berbeda dari PPPK pada umumnya. Jam kerja lebih fleksibel, dan tunjangan yang diterima pun bersifat proporsional — dihitung sesuai jam kerja aktual.
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran serius. Ada potensi kesenjangan kesejahteraan antara PPPK penuh waktu dan paruh waktu. Keduanya sama-sama berstatus ASN, tapi penghasilan yang diterima bisa berbeda jauh.
Pemerintah daerah pun diimbau untuk tidak mengabaikan aspek keadilan sosial. Penyusunan anggaran harus mempertimbangkan kondisi nyata para pegawai di lapangan, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif.
Pemerintah Daerah Hadapi Ujian Baru
Kebijakan ini bukan hanya urusan pusat. Daerahlah yang harus mengeksekusi di lapangan — dan tantangannya tidak kecil.
Setidaknya ada tiga hal mendesak yang harus segera diselesaikan pemerintah daerah. Pertama, memperbarui database kepegawaian agar data ASN akurat dan mutakhir. Kedua, menyinkronkan jumlah ASN dengan kemampuan fiskal daerah. Ketiga, menyesuaikan skema penggajian dan tunjangan sesuai aturan baru.
