Portal Pantura, Brebes — Sejumlah jurnalis dan aktivis di Kabupaten Brebes memperkuat kolaborasi menjelang Hari Raya melalui pertemuan strategis yang menegaskan pentingnya peran media sebagai pengawas kebijakan publik berbasis data dan fakta.
Kegiatan yang digelar pada Senin (16/3/2026) di sebuah rumah makan di kawasan Jalan Proklamasi, Kelurahan Pasar Batang, Kecamatan Brebes ini menjadi ruang diskusi untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga profesionalisme pers di tengah dinamika pemerintahan daerah.
Pertemuan tersebut menghadirkan Ketua IPJT Jawa Tengah, Firdaus Andika, sebagai pembicara utama. Dalam paparannya, Firdaus menekankan bahwa fungsi kontrol sosial yang dijalankan media harus berlandaskan data yang valid, bukan sekadar opini atau informasi yang tidak terverifikasi.
Menurutnya, jurnalis memiliki tanggung jawab besar sebagai perpanjangan mata dan telinga publik. Oleh karena itu, pemahaman terhadap Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pers menjadi hal yang tidak bisa ditawar.
“Setiap informasi yang disajikan harus melalui proses verifikasi yang ketat. Penerapan prinsip 5W+1H secara disiplin akan memperkuat kualitas berita sekaligus melindungi media dari risiko hukum,” ujarnya.
Firdaus juga mengingatkan pentingnya menjaga soliditas antar insan pers, meskipun berasal dari latar belakang organisasi dan perusahaan media yang berbeda. Ia menilai perbedaan tersebut seharusnya tidak menjadi penghalang untuk membangun kerja sama yang sehat.
Dalam konteks pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, ia mendorong agar kritik yang disampaikan media tetap mengedepankan etika dan didukung data yang kuat. Kritik yang konstruktif, lanjutnya, akan lebih efektif dalam mendorong perbaikan kebijakan publik.
Sementara itu, Penasihat DPP IPJT sekaligus aktivis, Azmi Asmuni Majid, menyoroti pentingnya sinergi antara media, aktivis, dan pemerintah dalam menyampaikan informasi yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Ia menekankan bahwa media memiliki peran strategis dalam mengedukasi masyarakat, terutama terkait akses layanan dasar seperti kesehatan. Salah satu isu yang disorot adalah pemanfaatan program Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan layanan BPJS bagi masyarakat kurang mampu.
