“Kami mohon masyarakat bersabar. Ini demi kebaikan bersama. Setelah bendung selesai, jalan akan segera diperbaiki dengan dana BK yang sudah disiapkan,” ujarnya.
Pentingnya Musyawarah Desa
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya musyawarah desa sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan. Proses ini, menurutnya, menjadi mekanisme agar setiap rencana pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan warga dan tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.
Pemerintah desa, kata Fathuri, terbuka menerima aspirasi masyarakat. Namun ia menegaskan bahwa pembangunan tidak bisa dilakukan secara terburu-buru tanpa memperhatikan kondisi di lapangan.
Infrastruktur Jadi Prioritas
Pembangunan infrastruktur, termasuk jalan desa, menjadi salah satu prioritas pemerintah Kutamendala. Jalan Pasar Perhutani–Kutamendala yang menjadi jalur vital bagi warga akan menjadi fokus setelah aktivitas proyek Bendung Beji selesai.
Dengan selesainya bendung, beban lalu lintas kendaraan berat akan berkurang. Kondisi ini dinilai lebih ideal untuk memastikan perbaikan jalan bertahan lama dan bermanfaat bagi masyarakat.
Harapan ke Depan
Masyarakat Kutamendala berharap janji pemerintah desa terkait pembangunan jalan bisa segera terwujud. Infrastruktur yang memadai akan meningkatkan akses ekonomi, pendidikan, dan aktivitas sosial warga.
Pemerintah desa sendiri memastikan tidak ada rencana pembangunan yang ditunda tanpa alasan jelas. Semua proyek, termasuk perbaikan jalan, sudah masuk dalam agenda resmi tahun 2025.
“Intinya, jalan pasti dibangun. Kami hanya menunggu waktu yang tepat agar hasilnya bisa maksimal,” tutup Fathuri.
Di tahun 2025, pemerintah Desa Kutamendala juga akan segera membangun sejumlah infrastruktur, diantaranya Karangasem RW 07 sampai dengan Balongsari RW 06. Kegiatan pengaspalan ini didanai menggunakan Dana Desa.
Pembangunan talut tebing di RW 06 Dukuh Kutamendala juga segera dibangun menggunakan anggaran Bantuan Keuangan Provinsi.
