Portal Pantura, Brebes – Universitas Muhammadiyah Brebes (UMBS) menggelar kuliah perdana untuk mahasiswa Program Studi (Prodi) S1 Hukum pada Jumat, 26 September 2025, di kampus UMBS yang berlokasi di Jalan Diponegoro, Grengseng, Kecamatan Paguyangan, Brebes.
Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi UMBS, khususnya Fakultas Sosial Humaniora dan Pendidikan (Soshumdik), karena Prodi S1 Hukum baru resmi diluncurkan pada 2024. Kehadiran program ini langsung mendapat respons positif dari masyarakat. Tidak hanya warga Brebes Selatan, sejumlah mahasiswa dari Brebes Utara juga turut mendaftar, menunjukkan tingginya minat terhadap pendidikan hukum di daerah tersebut.
Mahasiswa dengan Latar Belakang Beragam
Keunikan perkuliahan kali ini terlihat dari profil mahasiswa yang hadir. Mayoritas mahasiswa S1 Hukum UMBS bukanlah lulusan baru, melainkan individu yang sudah memiliki kesibukan dan profesi masing-masing. Ada yang berasal dari kalangan TNI-Polri aktif, guru, kepala desa beserta perangkatnya, pengusaha, politisi, hingga wartawan.
Kehadiran mereka mencerminkan bahwa pendidikan hukum tidak hanya diminati oleh generasi muda, tetapi juga oleh para praktisi lapangan yang ingin memperdalam pengetahuan hukum untuk mendukung profesinya.
“Semangat mereka luar biasa. Meski sudah sibuk dengan pekerjaan masing-masing, mereka tetap meluangkan waktu untuk menempuh pendidikan tinggi,” ujar salah satu dosen.
Pengantar Perkuliahan dan Tata Kelola Belajar
Dalam kuliah perdana, materi disampaikan oleh Musa, MH, dosen mata kuliah Sosiologi Hukum, bersama Kaprodi S1 Hukum UMBS, Anjar Dwi Kusworo, MH, yang juga mengajar mata kuliah Pengantar Filsafat Hukum.
Musa menegaskan pentingnya pengelolaan waktu bagi mahasiswa agar kuliah tidak mengganggu pekerjaan utama. “Minimal dalam satu semester mahasiswa wajib mengikuti 12 kali pertemuan. Kehadiran ini menjadi syarat penting agar mereka tetap bisa mengikuti ujian dan menyelesaikan studi tepat waktu,” jelasnya.
Sementara itu, Anjar lebih banyak memaparkan soal tata kelola administrasi kampus. Ia menekankan pentingnya mahasiswa segera mendapatkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) agar bisa mengisi Kartu Rencana Studi (KRS).
“Dalam KRS tercantum jadwal perkuliahan dan pembagian kelas. Kami juga menyesuaikan jadwal dengan ketersediaan dosen, termasuk dosen luar Prodi Hukum, agar tidak terjadi benturan waktu,” katanya.
Tim Redaksi
