Portal Pantura, Jakarta – Beban pembayaran bunga dan cicilan utang kini menggerus hampir separuh dari total penerimaan negara. Kondisi ini mempersempit ruang fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Tantangan Fiskal dan Beban Utang Negara
Anggota Komisi XI DPR RI, Harris Turino, mengungkapkan bahwa besarnya cicilan utang menjadi tantangan serius bagi APBN. Ruang fiskal yang semakin sempit menuntut kehati-hatiakn ekstra dalam pengelolaan keuangan negara.
Meski rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto masih dinilai aman, penambahan utang baru harus dikaji mendalam. Langkah ini krusial untuk menekan risiko sekaligus menjaga tingkat kepercayaan investor.
Lemahnya Penegakan Hukum Pemicu Kebocoran APBN
Regulasi Lengkap tapi Pengawasan Lemah
Persoalan utama kebocoran APBN di Indonesia bukan terletak pada kekurangan instrumen hukum. Regulasi yang ada dinilai sudah sangat lengkap untuk mencegah penyimpangan anggaran.
Lemahnya implementasi dan pengawasan di lapangan menjadi akar masalah yang sebenarnya. Pemerintah diminta berhenti membuat aturan baru dan fokus memperketat penegakan hukum yang konsisten.
Transformasi Peran BPKP
Data rapat Komisi XI DPR RI bersama BPKP mencatat lebih dari 1.100 hasil audit terindikasi korupsi. Angka ini membuktikan masih rapuhnya sistem pengawasan internal pemerintah.
BPKP didorong untuk bertransformasi dan tidak hanya berfungsi sebagai pemadam kebakaran. Pengawasan harus berjalan sejak dini melalui mekanisme review dan monitoring sebelum kerugian negara terjadi.
Potensi Hilangnya Penerimaan dari Underground Economy
Maraknya Peredaran Rokok Ilegal
Penerimaan negara juga banyak yang menguap akibat aktivitas ekonomi bawah tanah atau underground economy. Salah satu indikator terbesar adalah maraknya peredaran rokok ilegal di tanah air.
Volume peredaran rokok ilegal saat ini diperkirakan mencapai 11 hingga 14 persen dari total nasional. Angka ini menunjukkan potensi hilangnya pendapatan cukai yang sangat masif.
Perlindungan Industri Legal dan Dongkrak Cukai
Penindakan tegas terhadap rokok ilegal mendesak untuk segera dilakukan. Langkah ini ganda manfaatnya, yakni mendongkrak penerimaan negara dan melindungi industri rokok legal.***
(Diolah dari berbagai sumber, termasuk Facebook Harris Turino)
Tim Redaksi
