TERBARU
Memuat berita terbaru...
IKLAN
News

Anggaran Desa di Brebes Wajib Transparan, Wabup Wurja Sebut Itu Uang Rakyat

×

Anggaran Desa di Brebes Wajib Transparan, Wabup Wurja Sebut Itu Uang Rakyat

Sebarkan artikel ini
Anggaran Desa di Brebes Wajib Transparan, Wabup Wurja Sebut Itu Uang Rakyat
Wakil Bupati Brebes Wurja, S.E., saat membuka Sosialisasi Penguatan Tata Kelola Keuangan dan Aset Desa di Ballroom Hotel Grand Dian Brebes, Selasa (17/11/2026).
IKLAN
⚡ RINGKASAN
Wajib tahu! Wabup Wurja tegaskan anggaran desa di Brebes harus transparan dan tepat sasaran demi kesejahteraan rakyat. Simak berita selengkapnya di sini.
Ukuran teks

Tidak hanya fokus pada sektor keuangan, penatausahaan aset desa juga menuntut perhatian serius agar dicatat dengan tertib, diinventarisasi secara berkala, serta diamankan dokumen legalitas kepemilikannya. Aset kekayaan desa tersebut harus dijaga ketat agar memberikan nilai manfaat jangka panjang bagi masyarakat luas, alih-alih terbengkalai atau justru memicu masalah hukum di kemudian hari.

Pengawasan Diperkuat, Pembangunan Desa Harus Tepat Sasaran

Pemerintah Kabupaten saat ini juga tengah melaksanakan proses penyempurnaan regulasi terkait mekanisme Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten kepada Pemerintah Desa. Langkah strategis tersebut dirancang demi memperjelas alur pengusulan, verifikasi administratif, tahapan pelaksanaan, hingga pelaporan pertanggungjawaban agar penggunaan dana bantuan semakin tertib hukum dan tepat sasaran.

Melalui kebijakan ini, pemerintah desa dihimbau agar tidak sekadar berorientasi pada pengajuan permohonan dana bantuan saja. Lebih dari itu, mereka harus memastikan bahwa setiap program yang diajukan telah melalui kajian kebutuhan mendasar warga serta mematuhi seluruh koridor regulasi yang berlaku.

iklan

Guna memastikan tata kelola berjalan optimal, para camat diinstruksikan agar turun tangan secara aktif melakukan pembinaan rutin kepada pemerintah desa di wilayah masing-masing. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta pihak Inspektorat juga diharapkan memperkuat koordinasi serta pendampingan teknis.

Rangkaian kegiatan sosialisasi tersebut turut menghadirkan narasumber berkompeten dari pusat, yakni Direktorat Fasilitasi Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Basuki Sriono, S.E. Hadir pula mendampingi sebagai pemateri yakni Kepala BPKAD Kabupaten , Drs. Edy Kusmartono, M.Si.

Melalui momentum penguatan tata kelola pemerintahan ini, Pemkab optimis setiap anggaran dan aset desa mampu bertransformasi menjadi modal penggerak utama peningkatan taraf hidup masyarakat. Sebab, warga desa tidak hanya perlu tahu besaran anggaran, melainkan harus menikmati hasil pembangunan yang adil dan merata.***

Catatan

■ Untuk informasi liputan dan press release hubungi WhatsApp 081717188880.

Yudhi P

Terbaru dari Yudhi P