Selain itu, pembangunan juga bergantung pada Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD dan DPR RI.
“Saya berharap masyarakat bisa memahami situasi ini,” harap Mustain.
Ruang Fiskal Menyempit
Penurunan lebih dari 70 persen membuat ruang fiskal desa menyempit drastis. Padahal, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan.
Desa yang sangat bergantung pada DD menghadapi kesulitan besar. Perencanaan pembangunan dan kegiatan yang telah disusun sebelumnya sulit terlaksana.
“Kita di desa hanya pelaksana, mau tidak mau harus menyesuaikan,” kata Mustain.
Prioritas utama saat ini adalah menjaga operasional kantor tetap berjalan. Meski banyak program harus dikurangi atau ditunda.
Sikap ini mencerminkan upaya realistis aparatur desa menghadapi keterbatasan anggaran.
Tantangan Penyusunan Anggaran
Dengan DD yang tinggal sepertiga, pemerintah desa tetap harus mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan dasar. Belanja operasional, gaji perangkat, dan program wajib tetap harus dipenuhi.
Di sisi lain, kebutuhan masyarakat tidak berkurang. Desa tetap dituntut menjaga infrastruktur dan mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan.
Desa juga harus menjalankan program pelayanan dasar. Kondisi ini menempatkan desa pada posisi serba sulit.
