Sementara itu, dari pihak aliansi warga, H. Malawi menegaskan bahwa gerakan ini lahir dari rasa cinta terhadap desa. Ia menolak anggapan bahwa aksi tersebut berlandaskan kebencian atau kepentingan pribadi.
“Kami hanya ingin Pangebatan menjadi desa percontohan dalam hal transparansi dan pemerintahan yang bersih. Ini perjuangan untuk semua, bukan segelintir orang,” ujarnya di tengah forum.
Koordinator lapangan, Dani atau yang akrab disapa Ahong, juga menyampaikan bahwa meskipun ada sedikit gangguan teknis seperti sampah berserakan, aksi berlangsung damai dan membuktikan tingginya kesadaran warga terhadap tata kelola pemerintahan desa.
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Raswanto, menekankan pentingnya peran lembaga desa dalam menjalankan fungsi kontrol dan evaluasi.
“Pengawasan jangan hanya formalitas. Kita butuh sistem yang memastikan tidak ada monopoli dalam pengelolaan anggaran dan program. Semua harus transparan dan bisa diakses publik,” tegasnya.
Audiensi ditutup dengan komitmen bersama antara warga, perangkat desa, dan unsur pemerintahan untuk menindaklanjuti setiap temuan pelanggaran sesuai hukum yang berlaku. Langkah ini menjadi pijakan awal dalam mewujudkan tata kelola desa yang bersih, partisipatif, dan akuntabel.***
