Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa keterlambatan penanganan infrastruktur justru akan memperbesar kerugian, baik dari sisi ekonomi masyarakat maupun biaya perbaikan di masa depan.
“Kalau kerusakan dibiarkan, biaya perbaikan akan semakin besar. Yang menanggung dampaknya lebih dulu adalah masyarakat kecil. Ini yang seharusnya menjadi pertimbangan serius dalam menentukan prioritas anggaran,” ujarnya.
Menanggapi berbagai usulan dan kritik yang muncul dalam Musrenbangcam, Ilmiawan menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan skema dukungan anggaran, termasuk alokasi sekitar Rp1 miliar per kecamatan sebagai stimulan untuk membantu mengakomodasi prioritas pembangunan desa.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa seluruh usulan tetap harus melalui proses verifikasi dan penyesuaian dengan kemampuan fiskal daerah.
“Semua usulan akan dikaji berdasarkan tingkat urgensi, manfaat, dan ketersediaan anggaran. Kami berupaya agar program yang ditetapkan benar-benar realistis dan dapat dilaksanakan,” jelasnya.
Pemerintah Kabupaten Brebes berharap Musrenbangcam dapat menjadi forum strategis yang benar-benar menghasilkan perencanaan pembangunan yang partisipatif dan tepat sasaran.
Namun, kritik dari desa menunjukkan bahwa masyarakat kini tidak hanya menuntut perencanaan yang baik, tetapi juga realisasi yang nyata di lapangan.
Bagi warga di wilayah yang masih menghadapi kerusakan infrastruktur, pembangunan bukan sekedar angka dalam dokumen perencanaan, melainkan kebutuhan mendesak yang menentukan keberlangsungan hidup sehari-hari.
Kritik yang disampaikan para kepala desa menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan daerah pada akhirnya diukur dari kondisi riil yang dirasakan masyarakat, bukan hanya dari rencana yang tersusun di atas kertas.***
