Portal Pantura, Brebes – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-127 yang digelar Kodim 0713/Brebes tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur fisik. Di Desa Cikuya, Kecamatan Banjarharjo, kegiatan TMMD juga menyentuh aspek non-fisik dengan mendorong perbaikan tata kelola data kemiskinan melalui sosialisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Kamis (26/02/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Balai Desa Cikuya itu merupakan hasil kolaborasi Satgas TMMD dengan Dinas Sosial Kabupaten Brebes. Sosialisasi ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman perangkat desa dan masyarakat terkait pentingnya akurasi dan pembaruan data sebagai dasar penyaluran program kesejahteraan sosial.
Plt. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Brebes, Warudin, A.Ks., M.M., hadir sebagai narasumber utama. Dalam pemaparannya, ia menegaskan bahwa validitas data menjadi faktor krusial agar bantuan sosial tidak salah sasaran.
Menurutnya, dinamika kondisi ekonomi warga berubah dari waktu ke waktu. Karena itu, pembaruan data harus dilakukan secara berkala melalui mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah. “Ketepatan data menentukan keadilan distribusi bantuan. Jangan sampai warga yang seharusnya menerima justru terlewat, atau sebaliknya, yang sudah mampu masih tercatat sebagai penerima,” ujarnya di hadapan peserta.
Warudin menjelaskan, DTSEN dirancang sebagai sistem terpadu yang mengintegrasikan data sosial dan ekonomi masyarakat secara nasional. Namun implementasinya sangat bergantung pada keaktifan pemerintah desa dalam melakukan verifikasi dan validasi lapangan. Peran operator desa dan partisipasi warga dinilai menjadi kunci pembaruan data yang objektif.
Kepala Desa Cikuya, Sekod, menyambut positif agenda tersebut. Ia menilai persoalan data bantuan sosial kerap menjadi sumber kesalahpahaman di tengah masyarakat. Dengan adanya sosialisasi resmi dari Dinsos yang difasilitasi TMMD, diharapkan muncul pemahaman bersama mengenai prosedur dan tahapan verifikasi.
“Warga perlu mengetahui bahwa setiap program bantuan memiliki proses seleksi dan evaluasi. Transparansi ini penting agar tidak timbul asumsi yang keliru,” kata Sekod.
Sementara itu, Babinsa Koramil 14/Banjarharjo, Serka Sagiman, yang mewakili Dansatgas TMMD, menegaskan bahwa keterlibatan TNI dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen mendukung stabilitas sosial di wilayah binaan. TMMD, kata dia, tidak semata membangun jalan atau sarana fisik lainnya, tetapi juga memperkuat fondasi sosial masyarakat.
“Kami ingin memastikan program pemerintah berjalan dengan tertib dan kondusif. Edukasi seperti ini membantu masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai penerima manfaat,” ujarnya.
Sesi diskusi berlangsung interaktif. Sejumlah warga menyampaikan pertanyaan terkait kendala teknis, mulai dari mekanisme pengusulan data baru hingga prosedur penghapusan nama penerima yang dinilai sudah tidak layak. Pihak Dinsos menjelaskan bahwa setiap perubahan harus melalui tahapan musyawarah desa dan verifikasi berjenjang sebelum ditetapkan dalam sistem.
