“Hasil diskusi ini akan kami laporkan sebagai bahan pertimbangan kebijakan lanjutan,” ujarnya.
Dari sisi masyarakat, desakan lebih tegas disampaikan Wawan Bambang AK. Ia menilai pemerintah daerah perlu segera menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai payung hukum pembatasan kendaraan berat di Jalan P. Diponegoro.
“Kalau statusnya sudah jelas sebagai jalan kabupaten, maka harus ada aturan yang tegas dan penegakan hukum konsisten. Jangan hanya sebatas wacana,” katanya.
Selain persoalan truk, warga juga mengeluhkan maraknya balap liar dan penggunaan knalpot tidak standar yang kerap mengganggu ketertiban, terutama pada sore hingga malam akhir pekan. Tokoh masyarakat Syaiful meminta aparat melakukan penindakan tilang untuk memberikan efek jera.
Kapolsek Bumiayu AKP Edi Mardiyanto melalui Kanit Samapta Aiptu Riyanto Budiasih menyatakan patroli gabungan bersama Pos Lantas dan Dishub telah rutin dilakukan di titik strategis, termasuk di Simpang Tiga Rancakalong dan Pagojengan. Pembubaran balap liar juga terus dilakukan, baik di Jalan Lingkar maupun di jalur dalam kota.
“Kami ingin forum ini menjadi titik awal percepatan tindakan nyata. Keamanan dan kenyamanan masyarakat adalah prioritas,” ujarnya.
Diskusi ditutup dengan komitmen bersama untuk mempercepat realisasi rekayasa lalu lintas di Bumiayu. Pembatasan kendaraan berat, pembenahan jalur penyelamat, serta penindakan pelanggaran lalu lintas menjadi agenda prioritas demi menekan angka kecelakaan dan menciptakan ketertiban di kawasan perkotaan Bumiayu.***
Suasana pertandingan bola voli di SMP Negeri 1 Tonjong dalam rangka HUT ke-81 PGRI dan HGN 2026. (Foto: Portal Pantura/Yudhi P)
" data-large-file="https://www.portalpantura.com/wp-content/uploads/2026/11/Voli.jpg" />
