Portal Pantura, Jayapura - Pemerintah menyalurkan 6.434 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke enam provinsi di Papua Raya. Distribusi bertahap ini berlangsung November-Desember 2025 untuk menghadapi Natal dan Tahun Baru. Pelepasan perdana 852 ton beras SPHP dilaksanakan di Markas Polda Papua, Koya Koso, Selasa (9/12/2025). Hadir Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komjen Pol Dedi Prasetyo, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman, Direktur Utama Perum Bulog Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani, dan Gubernur Papua Mathius D Fakhiri. Jamin Harga Terjangkau Wakapolri Dedi Prasetyo menegaskan program ini menjamin ketersediaan pangan dengan harga wajar menjelang perayaan keagamaan. Polri bersama pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas harga dan pemerataan akses pangan. "Beras SPHP menjamin ketersediaan dengan harga terjangkau, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru," ujar Dedi dalam keterangan tertulisnya. Ia memastikan masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pokok tanpa khawatir lonjakan harga. Papua Jadi Prioritas Mentan Andi Amran Sulaiman menyebut Papua sebagai prioritas stabilisasi pasokan pangan. SPHP bukan sekadar program distribusi, melainkan wujud kehadiran negara untuk melindungi daya beli rakyat. "Papua harus merasakan kehadiran negara secara langsung. Kami pastikan beras SPHP tersebar merata, kualitas terjaga, harga stabil," tegas Amran. Pemerintah melarang gejolak harga menjelang hari raya besar. Distribusi hingga Daerah Terpencil Dirut Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menjamin seluruh logistik dan armada siap bergerak ke berbagai wilayah Papua, termasuk daerah terpencil. Pendistribusian ini diharapkan menstabilkan harga di pasar tradisional dan ritel. Masyarakat dapat merayakan Nataru tanpa kekhawatiran lonjakan harga sembako. Gubernur Papua Matius D Fakhiri mengapresiasi perhatian pemerintah pusat yang terus mengawal kondisi pangan di Papua. "Ini sangat membantu masyarakat Papua. Pemprov siap mendukung penuh agar distribusi tepat sasaran," katanya. Bangun 10 Gudang Logistik Polri mendukung pembangunan 10 gudang logistik baru pada 2026. Langkah ini memperkuat sistem penyimpanan komoditas pangan di Papua. "Stok tersedia, tempat penyimpanan tersedia, dan masyarakat bisa mengakses bahan pokok dengan harga terjangkau," jelas Dedi. Ia menekankan ketahanan pangan memerlukan kerja sama antara pemerintah pusat, TNI, Polri, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Jalur Khusus untuk Daerah Rawan Wakapolri memastikan penyaluran beras dan bahan pokok ke wilayah rawan gangguan keamanan tetap berjalan aman. "Daerah rawan kami suplai dengan pola khusus. Tidak hanya jalur darat, tetapi juga jalur udara dan laut kami siapkan," ujar Dedi. Satgas Pengendalian Harga Beras telah menyiapkan rencana A dan B untuk memastikan distribusi lancar. Dedi menegaskan akses pangan bagi masyarakat di seluruh distrik Papua, termasuk wilayah terjauh dan sulit dijangkau, tetap menjadi prioritas sesuai arahan presiden. Program SPHP ditargetkan mencakup enam provinsi Papua Raya hingga akhir Desember 2025. Pemerintah berharap program ini menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Papua menjelang dua perayaan besar.***