“Sebagai badan hukum publik, BPJS Kesehatan mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah,” ucapnya.
Namun, hingga kini, belum ada aturan turunan dari Perpres tersebut yang menjelaskan secara rinci pelaksanaan KRIS. Chohari menyebut, meski belum lengkap, KRIS diharapkan mampu memperbaiki mutu layanan JKN ke depan.
“Regulasi teknisnya masih menunggu. Tapi secara prinsip, KRIS dirancang untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan,” pungkasnya.
Dengan belum adanya aturan teknis dan banyaknya penolakan dari kalangan buruh, wacana penerapan KRIS masih menuai polemik. Pemerintah pun diminta lebih transparan dan adil dalam menyusun kebijakan yang berdampak langsung pada pelayanan publik ini.***
Peserta Bimbingan Teknis Satgas Medsos mengikuti arahan penguatan komunikasi publik bidang kesehatan di KPT Kabupaten Brebes, Selasa 10 November 2026. (Foto: Humas Dinkominfotik Brebes)
" data-large-file="https://www.portalpantura.com/wp-content/uploads/2026/11/Bimtek-Satgas-Medsos-Komdigi.jpg" /> 
Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Dinpermades Kabupaten Brebes, Darmawan Adi Nugroho, SSTP, MSi.(tengah) foto bersama dengan camat Tonjong Lukman Hakim, S.H., S.IP., dan Kepala Desa Linggapura Mustain. (Foto: Portal Pantura/Yudhi P)
" data-large-file="https://www.portalpantura.com/wp-content/uploads/2026/11/Foto-Bersama-Darmawan-Adi-Nugraha.jpg" />
