PKPP hadir sebagai wadah pengembangan pengetahuan, pembelajaran, serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan.
Fokus utamanya memperkuat kapasitas kota-kota pesisir di Indonesia, terutama kota sekunder mengalami pertumbuhan pesat namun memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap perubahan iklim.
Data menunjukkan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 8.000 desa pesisir dengan jumlah penduduk lebih dari 16 juta jiwa.
Selain itu, terdapat sekitar 219 kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan laut. Bahkan, sekitar 132 juta jiwa atau 60% populasi Indonesia tinggal dalam radius 50 kilometer dari garis pantai, menjadikan mereka kelompok yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim.
Dalam dua dekade terakhir, kenaikan permukaan air laut telah memicu berbagai dampak seperti banjir rob, kerusakan ekosistem, hingga terganggunya pola produksi masyarakat pesisir.
Kondisi ini diperparah oleh peningkatan suhu global serta aktivitas pembangunan yang tidak ramah lingkungan, termasuk reklamasi yang mengurangi ruang alami laut.
Direktur PKPP, Marco Kusumawijaya bahwa wilayah pesisir merupakan ruang strategis menghubungkan aspek kehidupan, baik secara horizontal maupun vertikal dalam konteks geografis kepulauan Indonesia.
“PKPP diposisikan sebagai pusat kajian aksi yang menghasilkan pengetahuan untuk mendukung solusi berbasis kolaborasi multipihak, guna mewujudkan wilayah pesisir yang tangguh, adil, berkelanjutan,” jelasnya.
Sebagai simpul pengetahuan, PKPP mengintegrasikan riset terapan, praktik kebijakan, serta pengalaman masyarakat pesisir dalam satu kerangka terpadu.
Pendekatan ini bertujuan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat sipil dalam merespons krisis iklim secara efektif dan berkeadilan.
