Portal Pantura – Universitas Harkat Negeri Tegal bekerja sama dengan Rujak Center for Urban Studies meluncurkan Pusat Kajian Perkotaan Pesisir (PKPP) sebagai respons atas kompleksitas persoalan kawasan perkotaan pesisir yang berada di garis depan dampak perubahan iklim.
Pendirian pusat kajian ini memiliki dua fokus strategis, yaitu penanganan masalah ekologis serta penguatan ekonomi berbasis potensi dan budaya pesisir.
PKPP resmi diluncurkan di Kampus Universitas Harkat Negeri, Tegal, pada Kamis (23 April 2026), Rektor Universitas Harkat Negeri Sudirman Said, Direktur Rujak Center for Urban Studies Elisa Sutanudjaja, dan Direktur PKPP Marco Kusumawijaya serta Sekretaris Daerah Agus Dwi Sulistyantono.
Melalui penguatan tata kelola pengetahuan dan peningkatan kapasitas daerah, PKPP bertujuan mendorong penelitian sekaligus implementasi hasil riset menjadi kebijakan dan solusi yang kontekstual, terukur, serta dapat direplikasi.
Fokus kajian mencakup berbagai isu, mulai dari perubahan iklim, dinamika cuaca, hingga perencanaan tata kota pesisir.
Kota Tegal dipilih sebagai lokasi utama riset karena karakteristiknya sebagai kota yang sekunder sekaligus sebagai kota pesisir menghadapi tekanan ekologis dan ekonomi.
Diharapkan, hasil kajian dari kota ini dapat menjadi model pembelajaran bagi kota kota pesisir lain di Indonesia maupun di tingkat global.
Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said, menyampaikan PKPP merupakan pusat studi kedua didirikan setelah Pusat Studi Sustainabilitas pada Januari 2026.
Ia menegaskan komitmen universitas untuk menjadi institusi yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat melalui integrasi antara kajian akademik dan aksi lapangan.
“PKPP diharapkan tidak hanya menjadi ruang literasi akademik, tetapi juga wadah interaksi luas yang mampu melahirkan solusi konkret dalam menjawab tantangan perkotaan pesisir,” ujarnya.
PKPP hadir sebagai wadah pengembangan pengetahuan, pembelajaran, serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan.
Fokus utamanya memperkuat kapasitas kota-kota pesisir di Indonesia, terutama kota sekunder mengalami pertumbuhan pesat namun memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap perubahan iklim.
Data menunjukkan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 8.000 desa pesisir dengan jumlah penduduk lebih dari 16 juta jiwa.
Selain itu, terdapat sekitar 219 kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan laut. Bahkan, sekitar 132 juta jiwa atau 60% populasi Indonesia tinggal dalam radius 50 kilometer dari garis pantai, menjadikan mereka kelompok yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim.
Dalam dua dekade terakhir, kenaikan permukaan air laut telah memicu berbagai dampak seperti banjir rob, kerusakan ekosistem, hingga terganggunya pola produksi masyarakat pesisir.
Kondisi ini diperparah oleh peningkatan suhu global serta aktivitas pembangunan yang tidak ramah lingkungan, termasuk reklamasi yang mengurangi ruang alami laut.
Direktur PKPP, Marco Kusumawijaya bahwa wilayah pesisir merupakan ruang strategis menghubungkan aspek kehidupan, baik secara horizontal maupun vertikal dalam konteks geografis kepulauan Indonesia.
“PKPP diposisikan sebagai pusat kajian aksi yang menghasilkan pengetahuan untuk mendukung solusi berbasis kolaborasi multipihak, guna mewujudkan wilayah pesisir yang tangguh, adil, berkelanjutan,” jelasnya.
Sebagai simpul pengetahuan, PKPP mengintegrasikan riset terapan, praktik kebijakan, serta pengalaman masyarakat pesisir dalam satu kerangka terpadu.
Pendekatan ini bertujuan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat sipil dalam merespons krisis iklim secara efektif dan berkeadilan.
Ke depan, PKPP diharapkan menjadi ruang pertukaran pengetahuan dan praktik baik antar kota pesisir, dan mendorong kolaborasi berkelanjutan pengembangan strategi adaptasi yang kontekstual dan berdampak nyata.***
