Ia menjelaskan bahwa sengketa mencuat setelah pihak perusahaan menerbitkan klaim atas area seluas kurang lebih 6 hektare dan sempat melakukan pemagaran fisik. Perusahaan berdalih mengantongi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2.
“Pihak Sentul City mengklaim memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2. Padahal pemerintah sudah mencabut dan membatalkan SHGB Nomor 2 itu,” tandasnya.
“Melalui proses pengecekan penyidik di lokasi ini, kita berharap kepastian hukum dapat segera ditegakkan untuk melindungi hak-hak pemilik tanah maupun warga sekitar yang terdampak seperti juga yang diamini Ketua RT, mantan Ketua RW, serta beberapa warga yang menjadi korban,” ujarnya.
Kesaksian Korban Lain dan Sorotan Pelanggaran HAM
Dalam konferensi pers yang sama, seorang warga Bojong Koneng bernama Joni turut mengungkapkan pengalaman serupa terkait hilangnya lahan miliknya seluas 17 hektare. Ia mengaku telah menempuh berbagai jalur pengaduan namun belum membuahkan hasil maksimal.
“Saya sudah melapor ke sana-sini, berkas bukti-bukti kepemilikan tanah saya juga sudah diserahkan ke kepolisian bahkan sampai ke DPR RI tapi hasilnya nol. Setelah kasus tanah saya, tak lama kasus tanah Rocky Gerung yang dicaplok Sentul City,” beber mantan Komisaris Jiwasraya tersebut kepada awak media, Selasa 18 November 2026.
Pengurus Forum Masyarakat Sentul, Prof Henry Subiakto, yang hadir mendampingi warga menilai konflik agraria di kawasan Sentul bukanlah isu baru. Ia menegaskan komitmennya untuk mengawal perjuangan warga dalam mempertahankan hak kepemilikan yang sah.
“Itu bukan rahasia lagi jika kita bicara Sentul City. Sebagai warga Sentul dan pengurus Formas, tentunya saya berkewajiban membela hak warga Sentul untuk melakukan perlawanan,” tegasnya.
Henry menyoroti bahwa praktik perampasan hak milik warga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Konstitusi dan undang-undang secara tegas menjamin perlindungan hak pribadi setiap warga negara dari tindakan kesewenang-wenangan.
“Perlindungan hak milik dan HAM itu mutlak, mengingat hak atas milik pribadi dilindungi oleh UUD 1945 seperti Pasal 28H ayat 4 dan instrumen HAM seperti UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia,” jelasnya.
Desakan Penegakan Hukum yang Objektif
Sementara itu, kuasa hukum Forum Masyarakat Sentul, JS Simatupang, menilai terdapat banyak kejanggalan dalam dasar klaim kepemilikan yang diajukan pihak perusahaan. Ia mendesak penyidik kepolisian untuk meneliti secara menyeluruh riwayat alas hak dan bukti penguasaan fisik di lapangan, termasuk dugaan keterlibatan oknum aparat di masa lalu yang membekingi penguasaan lahan di sekitar kawasan Sentul.

