Portal Pantura, Bogor – Polemik dugaan penyerobotan lahan warga di kawasan Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor kembali memanas setelah penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat turun langsung mengecek lokasi sengketa. Tim penyidik bersama Forum Masyarakat Sentul meninjau area wisata Palemboko Camping Ground milik Ozzy Sudiro yang diklaim oleh PT Sentul City Tbk.
Langkah pengecekan lapangan ini merupakan tindak lanjut dari laporan polisi bernomor LP/B/1765/IX/2026/SPKT/Polda Jabar tertanggal 19 September 2026. Pihak kepolisian sebelumnya juga telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan nomor 1250 pada 30 September 2026 lalu.
Ozzy Sudiro menyampaikan apresiasi atas respons cepat jajaran penyidik Polda Jawa Barat yang mau melihat langsung kondisi fisik di lapangan. Lahan miliknya seluas 4,5 hektare tersebut tiba-tiba diklaim sepihak oleh pihak korporasi pengembang properti.
Lahan Permukiman Warga hingga Sekolah Ikut Terdampak
Persoalan klaim sepihak ini ternyata tidak hanya menyasar area wisata seluas 4,5 hektare milik Ozzy semata. Sekitar 1,5 hektare lahan lainnya yang merupakan permukiman 32 kepala keluarga di RW 10 Desa Bojong Koneng juga masuk dalam pusaran klaim perusahaan, bahkan merambah hingga bangunan masjid dan SDN 06 Bojong Koneng.
Warga setempat mengaku telah berjuang mempertahankan tanah hak milik mereka selama puluhan tahun dari upaya pematokan korporasi. Warga juga mengeluhkan proses pembuatan Sertifikat Hak Milik yang kerap terjegal, bahkan sebagian warga mengaku sempat mengalami kriminalisasi saat memperjuangkan hak atas tanahnya.
“Di atas tanah milik saya, PT Sentul City kini mendirikan plang bahwa itu bidang tanah miliknya, melakukan cut and fill, dan mendirikan bangunan. Sehingga terpaksa saya melaporkan kejadian ini ke Polda Jawa Barat,” ucap Ozzy saat menggelar konferensi pers di kawasan Palemboko, Bojong Koneng, Kabupaten Bogor, Selasa 18 November 2026.
Ozzy menambahkan bahwa saat peninjauan berlangsung, aktivitas alat berat dan pembangunan di lokasi masih terus berjalan. Sebagian lahan tampak sedang diratakan dengan material tanah uruk, sementara beberapa struktur bangunan sudah mulai berdiri.
Riwayat Kepemilikan Sejak Era 1980-an
Menanggapi klaim pengembang, Ozzy menegaskan bahwa penguasaan lahannya memiliki dasar hukum yang kuat serta riwayat perolehan jelas sejak era 1980-an. Tanah tersebut berasal dari pembelian tiga girik milik warga asli bernama Sarta bin Tiong, Juju bin Koneng, dan B. Tumilar.
Lahan itu kemudian berpindah tangan kepada seorang purnawirawan perwira tinggi kepolisian bernama Damanik, sebelum akhirnya beralih kepemilikan kepada Ozzy sebagai generasi ketiga. Seluruh bukti administrasi pertanahan dan kewajiban pajak pun diklaim tersimpan rapi.
“Kami memiliki dokumen lengkap mulai dari girik asli yang sudah terdaftar di Agraria sejak tahun 80-an, akta jual beli notarial, izin bangunan, hingga bukti pelunasan pajak atau SISMIOP yang rutin kami bayar hingga saat ini,” tegas Ozzy.
Ia menjelaskan bahwa sengketa mencuat setelah pihak perusahaan menerbitkan klaim atas area seluas kurang lebih 6 hektare dan sempat melakukan pemagaran fisik. Perusahaan berdalih mengantongi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2.
“Pihak Sentul City mengklaim memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2. Padahal pemerintah sudah mencabut dan membatalkan SHGB Nomor 2 itu,” tandasnya.
“Melalui proses pengecekan penyidik di lokasi ini, kita berharap kepastian hukum dapat segera ditegakkan untuk melindungi hak-hak pemilik tanah maupun warga sekitar yang terdampak seperti juga yang diamini Ketua RT, mantan Ketua RW, serta beberapa warga yang menjadi korban,” ujarnya.
Kesaksian Korban Lain dan Sorotan Pelanggaran HAM
Dalam konferensi pers yang sama, seorang warga Bojong Koneng bernama Joni turut mengungkapkan pengalaman serupa terkait hilangnya lahan miliknya seluas 17 hektare. Ia mengaku telah menempuh berbagai jalur pengaduan namun belum membuahkan hasil maksimal.
“Saya sudah melapor ke sana-sini, berkas bukti-bukti kepemilikan tanah saya juga sudah diserahkan ke kepolisian bahkan sampai ke DPR RI tapi hasilnya nol. Setelah kasus tanah saya, tak lama kasus tanah Rocky Gerung yang dicaplok Sentul City,” beber mantan Komisaris Jiwasraya tersebut kepada awak media, Selasa 18 November 2026.
Pengurus Forum Masyarakat Sentul, Prof Henry Subiakto, yang hadir mendampingi warga menilai konflik agraria di kawasan Sentul bukanlah isu baru. Ia menegaskan komitmennya untuk mengawal perjuangan warga dalam mempertahankan hak kepemilikan yang sah.
“Itu bukan rahasia lagi jika kita bicara Sentul City. Sebagai warga Sentul dan pengurus Formas, tentunya saya berkewajiban membela hak warga Sentul untuk melakukan perlawanan,” tegasnya.
Henry menyoroti bahwa praktik perampasan hak milik warga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Konstitusi dan undang-undang secara tegas menjamin perlindungan hak pribadi setiap warga negara dari tindakan kesewenang-wenangan.
“Perlindungan hak milik dan HAM itu mutlak, mengingat hak atas milik pribadi dilindungi oleh UUD 1945 seperti Pasal 28H ayat 4 dan instrumen HAM seperti UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia,” jelasnya.
Desakan Penegakan Hukum yang Objektif
Sementara itu, kuasa hukum Forum Masyarakat Sentul, JS Simatupang, menilai terdapat banyak kejanggalan dalam dasar klaim kepemilikan yang diajukan pihak perusahaan. Ia mendesak penyidik kepolisian untuk meneliti secara menyeluruh riwayat alas hak dan bukti penguasaan fisik di lapangan, termasuk dugaan keterlibatan oknum aparat di masa lalu yang membekingi penguasaan lahan di sekitar kawasan Sentul.
“Bukti kepemilikan klien kami sangat kuat dan tercatat sejak era 1980-an, sehingga klaim dari pihak pengembang penuh dengan kejanggalan. Kami meminta proses hukum ini harus dijalankan secara objektif dan profesional demi kepastian hukum bagi klien kami,” tegas JS Simatupang.
Kasus ini menjadi ujian bagi penegakan kepastian hukum agraria dan perlindungan hak masyarakat atas tanah di Kabupaten Bogor. Hingga berita ini diturunkan, awak media masih berupaya menghubungi manajemen PT Sentul City Tbk untuk meminta konfirmasi dan hak jawab terkait tudingan tersebut.***

