Portal Pantura, Jakarta – Kasus dugaan intimidasi dokter di RSUD Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, terus menuai polemik. Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia menilai persoalan ini sudah berkembang liar akibat opini sepihak yang dibangun banyak pihak.
Ketua Umum FWJ Indonesia, Mustofa Hadi Karya atau Opan, dalam konferensi pers di Tangerang, Selasa (19/8/2025), menegaskan isu tersebut tidak boleh dipandang dari satu sisi saja. “Banyak opini liar yang justru memperkeruh suasana. Bahkan, viralnya kasus ini lebih heboh dari isu ijazah palsu Jokowi,” kata Opan.
Konferensi pers bertajuk “Mengubur Opini Liar, Ungkap Kebenaran” itu menyoroti peristiwa 12 Agustus 2025. Saat itu, keluarga pasien bernama Rita binti Yarob terlibat perselisihan dengan dr. Syahpri Putra Wangsa, spesialis penyakit dalam RSUD Sekayu.
Video kejadian yang beredar di Facebook dan Instagram menunjukkan keluarga pasien mendesak sang dokter membuka masker. Keluarga mempertanyakan hasil pemeriksaan laboratorium terkait dugaan TBC. Empat hari menunggu tanpa kepastian membuat mereka kecewa. Belakangan, hasil laboratorium menyebut pasien negatif TBC.
Opan menjelaskan, Ismet Saputra Wijaya—anak pasien sekaligus pihak yang berseteru dengan dokter—adalah seorang jurnalis. Ia juga pengurus FWJ Indonesia di Korwil Jakarta Barat. “Ismet bertindak dalam kondisi psikis penuh tekanan. Jangan sampai ada kriminalisasi profesi jurnalis,” tegasnya.
Polemik Rekaman CCTV
Salah satu poin yang dipersoalkan adalah akses rekaman CCTV. Menurut keterangan pihak rumah sakit kepada keluarga, rekaman insiden hilang karena tersambar petir. Pernyataan ini dianggap janggal.
“Jika benar CCTV hilang karena petir, ini kegagalan sistem keamanan rumah sakit. Hal ini seharusnya menjadi objek penyelidikan polisi,” ujar Daniel Minggu, SH., advokat sekaligus pendiri FWJ Indonesia.
Daniel menambahkan, penegakan hukum harus berbasis bukti ilmiah, bukan asumsi atau viralitas. Ia juga menyoroti kualitas pelayanan RSUD Sekayu. Pasien VIP dengan biaya Rp9 juta disebut tidak mendapatkan surat keterangan medis maupun hasil laboratorium yang jelas.
“Kalau pelayanan VIP saja tidak transparan, bagaimana dengan pasien kelas BPJS?” sindirnya.
Klarifikasi Keluarga Pasien
Ismet Saputra Wijaya juga meluruskan isu yang menyebut keluarganya mengaku sebagai kerabat Bupati Musi Banyuasin. “Itu fitnah. Kami datang ke RSUD Sekayu murni sebagai pasien. Tidak pernah mengaku keluarga Bupati,” tegasnya.
Keluarga meminta semua pihak berhenti menyebarkan informasi tidak benar. Fokus utama, kata Ismet, adalah pemulihan pasien dan menjaga nama baik semua pihak.
Kritik ke Pihak Terkait
FWJ Indonesia juga menyayangkan sikap pihak terkait dan tokoh masyarakat setempat. Opan menilai banyak pernyataan yang tidak objektif dan justru membangun opini sepihak.
“Apakah memang RSUD Sekayu berharap No Viral, No Justice? Jangan sampai kasus ini jadi tontonan publik yang buruk,” tegasnya.
Evaluasi Sistem Kesehatan
Kasus RSUD Sekayu disebut sebagai cermin lemahnya sistem pengawasan rumah sakit pemerintah. FWJ menilai peristiwa ini harus dijadikan bahan evaluasi nasional.
“Ini bukan sekadar miskomunikasi keluarga pasien dengan dokter. Ini potret persoalan pelayanan kesehatan, etika profesi, hingga tata kelola informasi digital,” tutup Opan.***
Tim Redaksi
