Serapan Anggaran Brebes 2025: DPU 92,5 Persen

Portal Pantura, Brebes - Wakil Bupati Brebes Wurja SE mengungkapkan capaian Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (Rakor POK) 2026, Jumat (6/3/2026). Serapan anggaran DPU mencapai 92,5 persen pada 2025. Rapat yang digelar di Aula Lantai 5 Kantor Pemerintahan Terpadu (KPT) Brebes itu dihadiri seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, direktur rumah sakit, kepala UPT, serta kepala puskesmas se-Kabupaten Brebes. Korelasi Serapan dan Kepuasan Publik Secara keseluruhan, serapan belanja daerah Brebes turun dari 95,01 persen pada 2024 menjadi 81,71 persen di 2025. Selain DPU, teguran juga ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup terkait rendahnya kepuasan pengelolaan sampah yang hanya 36,9 persen, serta Dinas Pendidikan atas minimnya akses bantuan pendidikan bagi warga. Rentetan Capaian 2025 Di balik catatan kritis tersebut, Wurja juga memaparkan sejumlah keberhasilan program pemerintah sepanjang 2025. Program Nakes Door to Door berhasil melayani 204.148 warga, menjangkau 20.298 ibu hamil, dan memantau 113.759 balita. Sebanyak 89.929 warga kini terlindungi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Di sektor pendidikan, sebanyak 239 sekolah direnovasi, 480 mahasiswa mendapat Beasiswa Sukses, dan 628 anak kembali bersekolah melalui program Gas Rolas (Gerakan Ayo Sekolah 12 Tahun). Sementara itu, infrastruktur mencatat perbaikan 287 ruas jalan sepanjang 117,77 kilometer, 65 jembatan, 99,8 kilometer drainase, serta rehabilitasi 53,73 kilometer tanggul sungai. Di bidang sosial dan administrasi kependudukan, sebanyak 1.375 rumah tidak layak huni (RTLH) dibenahi, 21.000 pegiat keagamaan menerima insentif, dan 773.798 warga terlayani urusan kependudukan. Atas berbagai pencapaian itu, Brebes meraih sejumlah penghargaan, antara lain Kabupaten Layak Anak Tingkat Nindya, Innovative Government Award 2025, dan Satria Leader Award. Piutang PBB-P2 dan Target Pendapatan Meski Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi 100,14 persen, Wurja menyoroti piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) periode 2020–2024 yang menumpuk hingga Rp22,7 miliar. Kecamatan Larangan tercatat memiliki piutang terbesar senilai Rp4,66 miliar, sementara Kecamatan Losari berhasil melunasi seluruh kewajibannya. Seluruh camat diperintahkan melaporkan realisasi PBB-P2 setiap Senin, dengan target pengurangan piutang minimal 30 persen pada 2026. Instruksi Tegas untuk 2026 Wurja merinci sejumlah instruksi prioritas tahun ini. Program Nakes Door to Door ditargetkan menjangkau 275.000 warga, program Wardoyo menyasar 9.100 kepala keluarga, dan prototipe Super App Brebes Beres dijadwalkan rampung pada kuartal ketiga 2026. Untuk infrastruktur, program Beresi Dalan dengan pagu fisik sekitar Rp200 miliar harus dieksekusi tanpa toleransi penundaan. Mulai April 2026, Bupati Brebes akan memimpin langsung evaluasi bulanan. Setiap rupiah yang tidak terserap sesuai rencana kas wajib dipertanggungjawabkan secara tertulis dalam tujuh hari. "Rakyat tidak menunggu alasan, mereka menunggu hasil. Brebes Beres adalah janji yang kita ucapkan keras kepada rakyat. Mari kita buktikan janji itu dengan kerja nyata dalam 90 hari ke depan," pungkas Wurja. Rakor POK turut dihadiri Sekretaris Daerah Brebes Dr. Tahroni MPd, para asisten sekda, dan staf ahli bupati.***