Portal Pantura, Karawang – Ucapan tak pantas yang dilontarkan seorang manajer HRD dari sebuah perusahaan di Karawang menuai reaksi keras dari masyarakat. Pernyataan “orang Karawang nggak pinter-pinter” yang diduga disampaikan dalam pertemuan di kantor Disnaker Karawang, kini berbuntut panjang. Meski sempat dimediasi Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (KDM), kasus ini tetap bergulir ke ranah hukum.
Forum Karawang Utara Bergerak (FKUB) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bumi Proklamasi telah resmi melaporkan oknum tersebut ke Polres Karawang. Mereka menilai, ucapan itu melecehkan martabat warga Karawang dan mengandung unsur diskriminatif.
“Pemeriksaan saksi-saksi sudah berjalan sejak Selasa, 29 Juli 2025. Kami minta kepolisian bertindak cepat dan transparan. Jangan ada pembiaran,” tegas Dede Jalaludin, SH, dari LBH Bumi Proklamasi, Rabu 30 Juli 2025.
Menurut Dede, ada dugaan bahwa pihak perusahaan memberikan perlindungan terhadap manajer HRD yang dilaporkan. Ia juga menyayangkan sikap perusahaan Jepang tersebut, yang justru berpotensi mencoreng citra baik perusahaan asal Negeri Sakura itu.
“Perusahaan Jepang terkenal dengan kedisiplinan dan tata etik kerja yang ketat. Kalau benar ada pelanggaran, harus ditindak. Ini soal kode etik dan reputasi perusahaan,” jelas Dede.
Ia menambahkan, pihaknya bersama masyarakat Karawang Utara akan terus mengawal proses hukum hingga tuntas, dan memastikan kasus ini tidak berhenti di tengah jalan.
HRD Mengaku Tak Bermaksud Menghina
Di sisi lain, manajer HRD yang menjadi sorotan mengaku tidak pernah berniat merendahkan warga Karawang. Dalam wawancara dengan Ketua Umum Forum Wartawan Jabar (FWJ) Indonesia, Mustofa Hadi Karya alias Opan, ia menjelaskan bahwa pernyataannya telah disalahartikan.
“Ucapan saya di forum Disnaker itu sebetulnya bagian dari evaluasi internal. Tapi ada yang memotong video dan menyebarkannya di media sosial, sehingga konteksnya hilang,” ujarnya dalam pertemuan di sebuah kafe di Karawang, Kamis 24 Juli 2025.
Ia juga mengaku sudah meminta maaf melalui beberapa media online, serta menyatakan komitmennya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal lewat pelatihan kerja bersama Disnaker.
Namun, penjelasan itu belum cukup meredam kemarahan publik. Sejumlah tokoh masyarakat menyuarakan agar hukum tetap ditegakkan.
Tim Redaksi
