“Jangan biarkan harga diri orang Karawang diinjak-injak! Negara ini punya hukum, dan semua pihak harus tunduk pada hukum, bukan pada kuasa modal,” ujar salah satu warga yang ikut mengawal pelaporan ke Mapolres Karawang.
Tuntutan Transparansi dan Keadilan
FKUB dan LBH Bumi Proklamasi menilai, pernyataan sang HRD bisa memicu diskriminasi dan memperkuat stigma negatif terhadap tenaga kerja lokal. Oleh karena itu, mereka mendorong agar aparat penegak hukum serius menangani kasus ini tanpa pandang bulu.
“Permintaan maaf sah-sah saja. Tapi proses hukum harus tetap berjalan. Ini bukan hanya soal ucapan, tapi soal penghargaan terhadap martabat masyarakat,” tutup Dede.
Kasus ini masih bergulir, dan publik Karawang menanti sikap tegas dari aparat kepolisian dalam menuntaskan polemik ini.***
Tim Redaksi
