Portal Pantura, Brebes – Forum sosialisasi proyek galian C di Desa Tonjong berakhir chaos. Ratusan warga meninggalkan ruangan secara serentak pada Senin (1/12/2025) setelah menyuarakan penolakan tegas terhadap proyek tersebut.
Pertemuan yang digelar di Gedung Serba Guna Desa Tonjong, Kecamatan Tonjong itu dihadiri sejumlah pejabat. Kepala Desa Tonjong Samsudin, Anggota DPRD Brebes Ade Apriyanto, Kasi Trantib Kecamatan Tonjong Sugiarto, perwakilan Polsek Tonjong, dan Danramil Tonjong Peltu Ibrahim turut hadir.
Awal Acara Berjalan Lancar
Acara dimulai dengan tertib. Ade Apriyanto dalam sambutannya berharap warga dapat bersikap kondusif.
“Saya mendukung dengan hal-hal yang baik,” ucap anggota DPRD itu.
Sambutan dilanjutkan paparan dari Elvin Kristian. Dia hadir mewakili Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes untuk menjelaskan detail proyek.
Warga Protes Cacat Administrasi
Suasana berubah saat sesi tanya jawab. Warga yang sudah tidak sabar langsung menginterupsi jalannya acara.
Mereka mempertanyakan legalitas izin galian C yang diterbitkan pihak swasta. Menurut warga, Ketua BPD menolak membubuhkan tanda tangan pada dokumen perizinan.
“Ini cacat administrasi karena BPD tidak tanda tangan,” tegas salah seorang warga.
Protes makin keras. Warga lain menyuarakan penolakan eksploitasi galian C di Kali Pedes yang masuk wilayah Desa Tonjong.
Walkout Massal
“Kami menolak dan tidak ada mediasi lanjutan,” ujar warga dengan lantang.
Setelah menyampaikan aspirasi, warga tersebut meninggalkan ruangan. Seluruh peserta dari kalangan masyarakat mengikuti jejak yang sama. Mereka keluar gedung secara bersama-sama.
Walkout massal ini membuat forum tidak menghasilkan keputusan signifikan. Upaya mediasi antara warga, pemerintah desa, dan pihak swasta gagal tercapai.
Polemik Galian C di Brebes
Penolakan warga Tonjong bukan kasus pertama terkait galian C di Brebes. Sejumlah desa lain juga pernah mengalami konflik serupa.
Masyarakat umumnya khawatir dampak lingkungan dari aktivitas penambangan. Kerusakan jalan, pencemaran air, dan perubahan bentang alam menjadi kekhawatiran utama.
Di sisi lain, pengusaha tambang berdalih memiliki izin legal dari pemerintah daerah. Mereka mengklaim proyek membawa manfaat ekonomi bagi warga sekitar.
Tuntutan Warga
Warga Desa Tonjong menuntut transparansi proses perizinan. Mereka meminta penjelasan mengapa izin bisa terbit tanpa persetujuan BPD.
Selain itu, masyarakat mendesak pemerintah untuk mencabut izin yang dinilai cacat hukum. Mereka juga meminta penegakan aturan terkait tata kelola tambang di wilayah mereka.
Kepala Desa Tonjong Samsudin pun enggan berkomentar usai kejadian walkout. Dia hanya meminta semua pihak menyelesaikan masalah dengan kepala dingin.
Forum yang seharusnya menjadi jembatan komunikasi justru berakhir tanpa solusi. Nasib proyek galian C di Kali Pedes kini masih menggantung.***
