Portal Pantura, Jakarta – Indonesia mencatatkan prestasi baru di panggung internasional. Negara ini terpilih memimpin Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2026.
Penetapan tersebut dilakukan secara resmi pada 8 Januari 2026 di Jenewa, Swiss. Pertemuan ini sekaligus menjadi sidang organisasi pertama Dewan HAM PBB tahun ini.
Keputusan ini bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB. Indonesia menjadi negara pertama dari kawasan Asia-Pasifik yang memimpin lembaga ini sejak dibentuk pada 2006.
Proses Pencalonan Melibatkan Diplomasi Intensif
Pencalonan Indonesia mendapat dukungan penuh dari negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG). Kesepakatan ini diumumkan Kementerian Luar Negeri RI pada 23 Desember 2025.
Pemerintah Indonesia menjalankan strategi diplomasi menyeluruh. Kementerian Luar Negeri menggerakkan seluruh perwakilan di luar negeri. Pendekatan intensif juga dilakukan kepada diplomat negara sahabat di Jakarta.
Perutusan Tetap RI (PTRI) di Jenewa memainkan peran kunci dalam proses ini. Mereka mendapat dukungan dari PTRI New York dan kantor perwakilan RI lainnya di seluruh dunia.
Sidharto Reza Suryodipuro Jabat Presiden Dewan
Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, akan memimpin Dewan HAM PBB. Diplomat berpengalaman ini pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN.
Sidharto juga tercatat sebagai mantan Duta Besar RI untuk India dan Bhutan. Pengalaman panjangnya di bidang diplomasi multilateral dinilai menjadi modal penting dalam menjalankan tugas ini.
Sepanjang 2026, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan agenda kerja tahunan Dewan HAM PBB. Ini mencakup berbagai isu hak asasi manusia yang menjadi perhatian komunitas internasional.
Tema “A Presidency for All”
Indonesia mengusung tema “A Presidency for All” dalam kepemimpinannya. Tema ini mencerminkan komitmen untuk memperkuat konsensus dan meningkatkan efektivitas kerja Dewan.
Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan prinsip kepemimpinan Indonesia. “Kami akan mengedepankan imparsialitas, objektivitas, dan transparansi,” katanya dalam keterangan resmi.
Fokus utama presidensi Indonesia ada tiga hal. Pertama, membangun kepercayaan di antara negara anggota. Kedua, memperkuat dialog lintas kawasan. Ketiga, mendorong partisipasi konstruktif seluruh pemangku kepentingan.
Pemerintah menjamin kepemimpinan akan dijalankan secara objektif, inklusif, dan berimbang. Pendekatan ini bertujuan menjaga kredibilitas Dewan HAM PBB sebagai bagian penting sistem multilateral global.
Rekam Jejak Indonesia di Dewan HAM PBB
Indonesia memiliki pengalaman panjang di Dewan HAM PBB. Negara ini telah enam kali menjadi anggota lembaga tersebut sejak 2006.
Indonesia juga pernah dua kali menjabat sebagai Wakil Presiden Dewan HAM PBB. Pertama pada 2009 melalui Duta Besar Dian Triansyah Djani. Kedua pada 2024 oleh Duta Besar Febrian A. Ruddyard.
Bahkan sebelum Dewan HAM PBB terbentuk, Indonesia sudah berkontribusi. Pada 2005, Duta Besar Makarim Wibisono memimpin Komisi Hak Asasi Manusia PBB, pendahulu Dewan HAM.
Kepemimpinan Bergilir Antar Kawasan
Sistem kepemimpinan Dewan HAM PBB menggunakan mekanisme rotasi antar kelompok kawasan. Ini memastikan representasi yang adil dari berbagai belahan dunia.
Presidensi Indonesia pada 2026 menjadi pencapaian bersejarah. Ini menandai kepercayaan komunitas internasional terhadap kapasitas diplomasi Indonesia.
Dengan pengalaman dan komitmen yang dimiliki, Indonesia diharapkan mampu memperkuat peran Dewan HAM PBB. Terutama dalam menangani tantangan hak asasi manusia di tingkat global.
Kepemimpinan ini juga menjadi bukti konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Baik di tingkat domestik maupun internasional, melalui pendekatan yang inklusif dan konstruktif.***
