Portal Pantura, Brebes – Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) di sejumlah wilayah Kabupaten Brebes kembali diwarnai sorotan tajam terhadap persoalan infrastruktur yang belum terselesaikan.
Sejumlah kepala desa menilai kerusakan jalan, saluran irigasi, dan akses pertanian bukan lagi sekadar isu pembangunan, melainkan persoalan mendasar yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapperida) memang terus melakukan pemantauan pelaksanaan Musrenbangcam di 17 kecamatan.
Kegiatan ini bertujuan menghimpun dan memverifikasi usulan desa sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027.
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Evaluasi Bapperida Brebes, Ilmiawan Surya Bayuaji, mengatakan tim Bapperida turun langsung ke lapangan secara bergilir untuk memastikan proses berjalan sesuai mekanisme serta menampung aspirasi desa.
“Kami ingin memastikan usulan yang disampaikan benar-benar prioritas dan sesuai kebutuhan masyarakat, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah,” ujar Ilmiawan, Kamis (5/2/2026).
Dari hasil pemantauan, usulan terkait infrastruktur masih mendominasi hampir di semua kecamatan.
Desa-desa mengajukan perbaikan jalan, pembangunan jalan usaha tani, normalisasi sungai, hingga rehabilitasi jaringan irigasi.
Kondisi geografis dan ketergantungan masyarakat pada sektor pertanian menjadi faktor utama tingginya kebutuhan tersebut.
Namun di balik forum perencanaan tersebut, kritik keras muncul dari Kepala Desa Tambak Serang, Usef Asikin, S.Sos.
Ia menilai persoalan infrastruktur di wilayahnya sudah terlalu lama berlarut-larut tanpa penyelesaian yang nyata.
Menurut Usef, kerusakan parah pada ruas jalan desa di Tambak Serang bukan lagi sekadar keluhan rutin, melainkan cerminan belum meratanya perhatian pembangunan.
“Ini bukan soal usulan baru atau keinginan sesaat. Jalan rusak di desa kami sudah bertahun-tahun terjadi. Setiap Musrenbangcam selalu diusulkan, tetapi hasilnya nyaris tidak terlihat. Masyarakat akhirnya bertanya, apakah perencanaan ini benar-benar untuk memperbaiki keadaan atau hanya menjadi agenda tahunan tanpa dampak nyata,” tegasnya.
Ia menilai kondisi tersebut menjadi ujian serius bagi komitmen anggaran pemerintah daerah, khususnya dalam memastikan pembangunan yang adil antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
“Jangan sampai pembangunan hanya tampak di pusat keramaian, sementara desa yang menopang produksi pangan dan ekonomi justru dibiarkan bertahan dengan infrastruktur yang memprihatinkan. Ketika jalan rusak, yang terhambat bukan hanya kendaraan, tetapi distribusi hasil panen, akses pendidikan, bahkan pelayanan kesehatan,” kata Usef.
