Transparansi dan Pengawalan Masyarakat
Tuntutan kedua meminta pansus bekerja secara cepat, transparan, dan akuntabel di setiap tahapan.
Sementara tuntutan ketiga menegaskan pentingnya keterlibatan aktif para aktivis pemekaran dalam mengawal proses kerja pansus.
DPD RI Minta Persyaratan CDOB Dimaksimalkan
Anggota DPD RI, Dr. Abdul Kholik, mengingatkan bahwa pemekaran bertujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih dekat.
Meskipun moratorium pemekaran dari pemerintah pusat masih berlaku, ia meminta seluruh dokumen persyaratan tetap dimaksimalkan dari sekarang.
“Moratorium bukan berarti melarang persiapan. Ketika moratorium dicabut, Brebes Selatan harus sudah siap sepenuhnya,” tegas Abdul Kholik.
Ia juga mengapresiasi respons cepat Gubernur dan DPRD Jateng dalam mengawal usulan pemekaran daerah ini.
Dukungan Elemen Warga dan Harapan Masa Depan
Dukungan penuh mengalir dari berbagai elemen yang hadir, mulai dari tokoh agama, kepala desa, ormas, hingga pelaku UMKM.
Warga sepakat bahwa hadirnya Kabupaten Brebes Selatan akan memangkas rentang kendali birokrasi dan mempercepat pemerataan ekonomi.
Naryoko mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tetap solid dan menjaga persatuan selama proses perjuangan ini berjalan.
Pihaknya optimistis pembahasan dokumen di tingkat provinsi dapat selesai tepat waktu sebelum diajukan ke pemerintah pusat.***
