Ancaman Hukuman Berat dan Bidik Korporasi
Atas perbuatannya, para tersangka kini menghadapi ancaman hukuman berlapis sesuai undang-undang yang berlaku. Pelaku tambang ilegal dijerat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
Adapun pelaku penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Mereka terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun serta denda maksimal Rp60 miliar.
Kapolda Jateng memastikan proses penyidikan tidak akan berhenti pada pelaku lapangan semata. Jika barang bukti BBM atau LPG bersubsidi terbukti mengalir ke sektor industri, korporasi penerima manfaat akan ikut diseret ke meja hijau.
“Kalau nantinya terindikasi dipakai untuk kepentingan industri, jelas kita juga akan proses perusahaan tersebut. Kita akan terus melakukan operasi dan tidak akan berhenti hanya sampai di sini,” tegasnya.
Pengawasan Digital Pertamina dan Peran Masyarakat
Langkah tegas kepolisian ini mendapat apresiasi penuh dari Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah Gustiar Widodo. Ia memastikan pihaknya terus memperketat pemantauan digital terhadap seluruh transaksi penyaluran BBM di SPBU karena setiap pelat nomor kendaraan tercatat otomatis dalam sistem.
“Yang dilakukan para pelaku ini adalah menggunakan QR code dan nomor polisi yang diganti-ganti. Mereka bisa berpindah dari satu SPBU ke SPBU yang lain,” jelas Gustiar.
Menutup keterangannya, Kapolda mengimbau seluruh operator SPBU, agen, dan pangkalan LPG agar mematuhi aturan distribusi secara ketat. Masyarakat juga diminta aktif melapor ke kantor polisi terdekat atau menghubungi Call Center Polri 110 jika menemukan indikasi penimbunan subsidi maupun tambang liar.
“Partisipasi masyarakat menjadi kunci agar penyalahgunaan subsidi pemerintah bisa kita proses dan akhirnya berujung kepada sasaran. Polda Jawa Tengah dan jajaran berkomitmen menindak tegas setiap penyalahgunaan subsidi dan pertambangan ilegal demi menegakkan hukum serta melindungi lingkungan untuk masa depan yang berkelanjutan,” pungkas Kapolda.***
Ketua DPC PPP Kabupaten Klaten Legiman menyatakan sikap tegas mendukung penuh keputusan Rakornas III DPP PPP di bawah kepemimpinan Ketua Umum Muhammad Mardiono.
" data-large-file="https://www.portalpantura.com/wp-content/uploads/2026/11/IMG-20261111-WA0056.jpg" />
