Portal Pantura, Semarang – Kepolisian Daerah Jawa Tengah berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara senilai Rp50.078.766.928 melalui operasi penegakan hukum selama sebulan penuh. Sepanjang periode 14 Oktober hingga 13 November 2026, aparat membongkar 59 perkara penyalahgunaan barang bersubsidi serta pertambangan ilegal dengan total 79 tersangka.
Capaian besar tersebut diumumkan langsung oleh Kapolda Jateng Irjen Pol Roy Hardi Siahaan dalam konferensi pers di Mako Ditreskrimsus Polda Jateng, Kota Semarang, Jumat 13 November 2026. Acara tersebut turut dihadiri Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Pimpinan Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, serta diikuti para Kapolres jajaran secara daring.
Dominasi Kasus Penyalahgunaan BBM Bersubsidi
Dari total pengungkapan di berbagai kabupaten dan kota, tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak bersubsidi mendominasi dengan catatan 46 perkara. Polisi meringkus 61 tersangka beserta barang bukti 63.219 liter BBM jenis solar dan pertalite, serta menyita 67 unit kendaraan roda empat dan roda enam.
Para pelaku menjalankan beragam modus operandi untuk menguras kuota subsidi masyarakat. Mereka membeli BBM secara berulang di sejumlah SPBU menggunakan nomor polisi kendaraan maupun QR code yang diganti-ganti, hingga memodifikasi tangki kendaraan agar berkapasitas jumbo.
Selain menyedot BBM dari tangki ke dalam jeriken dan drum untuk ditimbun, sindikat ini juga menyalahgunakan surat rekomendasi pembelian. Bahkan, petugas menemukan praktik pengoplosan BBM bersubsidi dengan minyak olahan demi meraup keuntungan pribadi yang lebih besar.
“Ini sangat meresahkan, kemudian sangat merugikan masyarakat yang seyogianya untuk kepentingan konsumen, dalam hal ini masyarakat, tetapi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi,” ujar Kapolda.
Pengoplosan LPG 3 Kilogram hingga Tambang Ilegal
Pada sektor gas bersubsidi, jajaran kepolisian membongkar 6 perkara penyalahgunaan LPG dengan menetapkan 10 orang sebagai tersangka. Dari lokasi penggerebekan, petugas mengamankan 1.163 tabung LPG berbagai ukuran beserta sejumlah kendaraan operasional pelaku.
Sindikat gas ini beroperasi dengan menyuntikkan isi tabung LPG melon ukuran 3 kilogram ke dalam tabung nonsubsidi berukuran 5,5 kilogram, 12 kilogram, hingga 50 kilogram. Menggunakan alat khusus rakitan, tabung hasil oplosan tersebut kemudian dijual dengan harga nonsubsidi untuk mengambil selisih keuntungan.
Sementara itu, pada sektor pertambangan mineral dan batubara ilegal atau illegal mining, polisi mengungkap 7 perkara dan menahan 8 tersangka. Operasi yang menyasar wilayah Sukoharjo, Semarang, Jepara, Cilacap, dan Kendal ini berhasil menyita 14 unit dump truck serta 10 unit alat berat.
Para penambang liar tersebut mengeruk tanah uruk, pasir, dan batu belah tanpa mengantongi izin resmi, termasuk tetap beroperasi meski izin produksi telah kedaluwarsa. Untuk mengelabui petugas, mereka kerap mengoperasikan alat berat pada malam hari dan melanjutkan pengerukan secara manual saat siang hari.
Ancaman Hukuman Berat dan Bidik Korporasi
Atas perbuatannya, para tersangka kini menghadapi ancaman hukuman berlapis sesuai undang-undang yang berlaku. Pelaku tambang ilegal dijerat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
Adapun pelaku penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Mereka terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun serta denda maksimal Rp60 miliar.
Kapolda Jateng memastikan proses penyidikan tidak akan berhenti pada pelaku lapangan semata. Jika barang bukti BBM atau LPG bersubsidi terbukti mengalir ke sektor industri, korporasi penerima manfaat akan ikut diseret ke meja hijau.
“Kalau nantinya terindikasi dipakai untuk kepentingan industri, jelas kita juga akan proses perusahaan tersebut. Kita akan terus melakukan operasi dan tidak akan berhenti hanya sampai di sini,” tegasnya.
Pengawasan Digital Pertamina dan Peran Masyarakat
Langkah tegas kepolisian ini mendapat apresiasi penuh dari Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah Gustiar Widodo. Ia memastikan pihaknya terus memperketat pemantauan digital terhadap seluruh transaksi penyaluran BBM di SPBU karena setiap pelat nomor kendaraan tercatat otomatis dalam sistem.
“Yang dilakukan para pelaku ini adalah menggunakan QR code dan nomor polisi yang diganti-ganti. Mereka bisa berpindah dari satu SPBU ke SPBU yang lain,” jelas Gustiar.
Menutup keterangannya, Kapolda mengimbau seluruh operator SPBU, agen, dan pangkalan LPG agar mematuhi aturan distribusi secara ketat. Masyarakat juga diminta aktif melapor ke kantor polisi terdekat atau menghubungi Call Center Polri 110 jika menemukan indikasi penimbunan subsidi maupun tambang liar.
“Partisipasi masyarakat menjadi kunci agar penyalahgunaan subsidi pemerintah bisa kita proses dan akhirnya berujung kepada sasaran. Polda Jawa Tengah dan jajaran berkomitmen menindak tegas setiap penyalahgunaan subsidi dan pertambangan ilegal demi menegakkan hukum serta melindungi lingkungan untuk masa depan yang berkelanjutan,” pungkas Kapolda.***
