Portal Pantura – Indonesia memasuki babak baru. Di podium sidang paripurna DPR RI, Presiden menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027. Bukan sekadar paparan angka. Ini narasi besar tentang masa depan bangsa.
APBN sebagai Senjata Pembangunan
Pesan Presiden tegas. APBN bukan buku kas negara biasa. Ia disebut sebagai alat perjuangan bangsa untuk melindungi rakyat dan mempercepat kesejahteraan.
Gambaran yang dihadirkan pun konkret. Petani yang tersenyum melihat panen. Nelayan yang melaut dengan tenang. Guru yang hidup sejahtera. UMKM yang naik kelas.
Fondasi Optimisme Pemerintah
Di tengah guncangan global, pemerintah memilih optimisme. Bukan tanpa alasan.
Inflasi nasional terkendali di angka 2,42 persen. Surplus perdagangan bertahan selama 71 bulan berturut-turut. Cadangan devisa terjaga kuat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pun masih termasuk tertinggi di antara negara-negara G20.
Dari fondasi itu, lahirlah target ambisius untuk 2027. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,8 hingga 6,5 persen. Angka kemiskinan diproyeksikan turun ke kisaran 6,0 hingga 6,5 persen. Defisit anggaran dijaga di rentang 1,8 hingga 2,4 persen. Inflasi diharapkan berada di kisaran 1,5 hingga 3,5 persen.
Target Besar, Tantangan Nyata
Namun pertanyaan besar mengemuka: seberapa realistis target itu?
