Solusi yang lebih seimbang bukan “super holding ekspor”. Melainkan platform nasional tata kelola ekspor terintegrasi. Sistem yang memperkuat transparansi data, digitalisasi pelaporan, dan pengawasan berbasis teknologi secara real time. Yang dibutuhkan bukan negara yang hadir lebih besar, tetapi negara yang hadir lebih cerdas.
Fiskal Sempit, Agenda Pembangunan Besar
Pemerintah menargetkan pendapatan negara 11,82 hingga 12,40 persen terhadap PDB. Belanja negara 13,62 hingga 14,80 persen PDB.
Secara disiplin fiskal, angka ini terjaga. Namun ada persoalan mendasar yang tidak bisa diabaikan: kapasitas fiskal Indonesia masih relatif sempit.
Reformasi penerimaan negara tidak cukup hanya dengan intensifikasi pajak. Diperlukan perluasan basis ekonomi, digitalisasi perpajakan, dan keberanian mengejar potensi penerimaan baru. Termasuk menegakkan pajak atas platform digital global yang beroperasi di Indonesia namun belum memberikan kontribusi setara terhadap fiskal negara.
Tekanan Nilai Tukar
Asumsi nilai tukar rupiah dipatok di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS. Pemerintah dinilai cukup realistis membaca tekanan global.
Namun depresiasi berkepanjangan membawa konsekuensi serius. Tekanan biaya impor meningkat. Beban utang membesar. Harga dalam negeri berpotensi naik.
Karena itu, sinergi fiskal dan moneter harus lebih dari sekadar slogan. Stabilitas makro lahir dari kecepatan respons dan kualitas kebijakan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Tumbuh Bersama, Bukan Sekadar Angka
Tim Redaksi
