Selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia bertahan di kisaran lima persen. Melompat ke 5,8 hingga 6,5 persen bukan perkara mudah. Diperlukan mesin pertumbuhan baru. Bukan hanya konsumsi rumah tangga, tetapi juga investasi produktif, industrialisasi bernilai tambah, ekspor berteknologi tinggi, dan perluasan lapangan kerja formal.
Pemerintah telah menempatkan hilirisasi, kedaulatan pangan dan energi, serta penguatan desa sebagai prioritas. Langkah ini patut diapresiasi.
Namun hilirisasi tidak boleh berhenti pada produk setengah jadi. Nilai tambah tertinggi lahir dari penguasaan teknologi, riset, dan manufaktur lanjutan. Jika tidak dikawal serius, bonus demografi bisa berubah menjadi beban sosial.
Badan Ekspor Nasional: Ambisi di Tengah Risiko
Presiden melontarkan gagasan pembentukan Badan Ekspor Nasional. Lembaga ini akan mengkonsolidasikan ekspor komoditas strategis, seperti CPO, batubara, dan mineral, di bawah satu atap BUMN.
Tujuannya mulia. Menutup praktik under invoicing dan under reporting. Memastikan devisa hasil ekspor mengalir masuk ke dalam negeri, bukan mengendap di luar.
Selama ini Indonesia menghadapi paradoks. Menjadi eksportir besar dunia, namun manfaat yang diterima negara tidak sebanding.
Niat baik itu perlu diapresiasi. Tetapi niat baik saja tidak cukup.
Pertanyaan jujurnya adalah: apakah badan ini akan menjadi instrumen tata kelola yang efektif, atau justru melahirkan lapisan birokrasi baru?
Jika seluruh proses ekspor harus melewati satu pintu terpusat, ada risiko biaya transaksi membengkak. Rantai keputusan memanjang. Fleksibilitas merespons pasar global melemah. Dalam perdagangan internasional, kecepatan adalah segalanya.
Tim Redaksi
