TERBARU
Memuat berita terbaru...
IKLAN
Sorotan Utama

Kabar Gembira! Usulan Kabupaten Brebes Selatan Segera Diparipurnakan di DPRD Jateng

×

Kabar Gembira! Usulan Kabupaten Brebes Selatan Segera Diparipurnakan di DPRD Jateng

Sebarkan artikel ini
Kabar Gembira! Usulan Kabupaten Brebes Selatan Segera Diparipurnakan di DPRD Jateng
Suasana Focus Group Discussion Pansus Pemekaran Kabupaten Brebes DPRD Jawa Tengah bersama elemen masyarakat di Hotel Grand Dian Bumiayu, Selasa 17 November 2026.
IKLAN
⚡ RINGKASAN
Kajian akademis nyatakan Brebes Selatan layak mekar. DPRD Jateng pastikan paripurna usulan kabupaten baru dimajukan ke 25 November 2026. Simak infonya.
Ukuran teks

Portal Pantura, Brebes – Rencana pembentukan Kabupaten Brebes Selatan memasuki babak baru setelah DPRD Provinsi Jawa Tengah memastikan agenda rapat paripurna pengusulan daerah otonomi baru dimajukan menjadi 25 November 2026. Kepastian ini melengkapi hasil kajian akademis perguruan tinggi yang sebelumnya menyatakan wilayah tersebut layak untuk dimekarkan.

Percepatan jadwal sidang paripurna dari target awal Desember 2026 ini menjadi sinyal kuat keseriusan legislatif tingkat provinsi. Hal tersebut terungkap dalam forum Focus Group Discussion atau FGD yang digelar Panitia Khusus Kabupaten Brebes DPRD Jawa Tengah di Hotel Grand Dian Bumiayu pada Selasa 17 November 2026.

Ketua Pansus Kabupaten Brebes DPRD Jawa Tengah, Asrar, memberikan penegasan langsung mengenai komitmen lembaganya di hadapan peserta diskusi. Menurutnya, seluruh anggota Pansus telah mencapai kata sepakat untuk membawa aspirasi masyarakat wilayah selatan ini ke tingkat pengambilan keputusan tertinggi di dewan.

iklan

“Sudah sepakat untuk mengusulkan Kabupaten Brebes. Paripurna dipastikan pada 25 November 2026 ini,” tegas Asrar di penghujung kegiatan.

Sebelum menetapkan tanggal paripurna, Pansus telah melakukan pendalaman komprehensif terhadap berbagai syarat pembentukan Calon Daerah Otonom Baru atau CDOB. Kajian tersebut mencakup pemenuhan persyaratan dasar kewilayahan, kapasitas daerah, hingga kesiapan fiskal, serta telah dikonsultasikan langsung dengan Kementerian Dalam Negeri.

Kajian Akademis Nyatakan Brebes Selatan Layak Mekar

Dalam diskusi yang mengusung tema Aspirasi Masyarakat dan Dampak terhadap Pelayanan Publik dan Pembangunan Daerah Brebes Selatan itu, drh. Agus Sutrisno turut memaparkan rekam jejak panjang perjuangan . Ia memastikan bahwa berbagai dokumen administratif serta naskah kajian akademis dari perguruan tinggi telah rampung dan diserahkan kepada pihak berwenang.

Berdasarkan evaluasi aspek kewilayahan dan kemampuan keuangan daerah, Agus menilai Brebes Selatan sudah memiliki fondasi kelayakan yang kuat untuk berdiri sebagai kabupaten mandiri. dinilai menjadi solusi paling realistis untuk mengatasi kendala rentang kendali pemerintahan akibat luasnya wilayah Kabupaten Brebes saat ini.

Dengan terbentuknya pemerintahan kabupaten baru, jalur birokrasi dan pelayanan publik diharapkan menjadi jauh lebih singkat dan mudah diakses warga. Selain itu, alokasi anggaran serta perencanaan pembangunan infrastruktur daerah dapat dikelola secara lebih terarah.

“Selama ini APBD cenderung terpusat di wilayah perkotaan kabupaten. Dengan , diharapkan pengelolaan pemerintahan lebih efektif dan efisien, serta pembangunan Brebes Selatan bisa lebih optimal,” ungkapnya.

Catatan Kritis Akademisi Soal Kesejahteraan Warga

Di sisi lain, pakar kebijakan publik dari Universitas Jenderal Soedirman atau Unsoed, Dr. Alizar Isna, S.Sos., M.Si., memberikan perspektif kritis agar tidak berhenti pada euforia administratif semata. Ia menekankan bahwa kelayakan di atas kertas harus diimbangi dengan kesiapan tata kelola pemerintahan yang matang.

Alizar mengajak para pemangku kepentingan untuk bercermin dari dinamika daerah otonomi baru di berbagai wilayah Indonesia. Menurutnya, status daerah baru tidak otomatis menjamin percepatan pembangunan apabila tidak dikelola dengan visi yang tepat, karena tolok ukur utama adalah peningkatan taraf hidup masyarakat.

“Perlu belajar dari daerah lain yang sudah dimekarkan. Tidak semua daerah yang mekar kemudian semakin maju dan baik. Karena itu, perlu diperhatikan berbagai aspek agar tujuan benar-benar tercapai,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa proses pemisahan wilayah membawa konsekuensi besar, baik bagi daerah induk maupun calon kabupaten baru. Kesiapan kelembagaan, skema pembiayaan, kualitas sumber daya manusia aparatur, hingga jaminan keberlanjutan layanan dasar wajib dipersiapkan secara cermat.

Momentum Penting Menuju Tahapan Pemerintah Pusat

Kepastian jadwal paripurna pada 25 November 2026 disambut antusias oleh berbagai elemen masyarakat yang hadir, mulai dari Presidium Pemekaran, Aliansi Masyarakat Pejuang Pemekaran, hingga Masyarakat Peduli Pemekaran. Mereka mengapresiasi langkah cepat Pansus DPRD Jawa Tengah yang memajukan jadwal sidang dari rencana semula.

Jalannya diskusi publik tersebut dipandu langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Brebes, Subandi, S.E., M.Si. Sejumlah anggota Pansus DPRD Jawa Tengah juga tampak hadir mengawal aspirasi, di antaranya Asrar, Naryoko, Sururul Fuad, Messy Widiastuti, serta H. Iskhak.

Kendati demikian, masyarakat diimbau untuk tetap memahami alur konstitusional pembentukan daerah otonomi baru secara utuh. Persetujuan dalam rapat paripurna DPRD provinsi merupakan pintu gerbang di tingkat daerah dan bukan berarti Kabupaten Brebes Selatan langsung sah berdiri.

Setelah ketuk palu di tingkat provinsi, berkas usulan CDOB Kabupaten Brebes Selatan masih harus melalui serangkaian tahapan verifikasi dan mekanisme persetujuan di tingkat pemerintah pusat. Kini, publik Brebes Selatan menantikan tanggal 25 November 2026 sebagai tonggak sejarah baru dalam perjuangan panjang mereka.***

Catatan

■ Untuk informasi liputan dan press release hubungi WhatsApp 081717188880.

Yudhi P

Terbaru dari Yudhi P