Ketua Komisi X DPR RI Agung Widyantoro Soroti Permendikdasmen Nomor 21 Tahun 2026 dan Mutu Guru

Portal Pantura, Brebes - Ketua Komisi X DPR RI Agung Widyantoro menegaskan keberhasilan mutu pendidikan harus terlihat langsung di kelas. Penjaminan kualitas belajar tidak boleh berhenti pada nilai ujian atau sekadar kelengkapan berkas administrasi semata. Tolok Ukur Baru Kualitas Pembelajaran Penguatan sistem penjaminan mutu pendidikan harus menjadi instrumen utama dalam memperbaiki pengalaman belajar para siswa. Kebijakan pemerintah wajib mendorong peningkatan kapasitas guru serta pengelolaan lingkungan sekolah yang jauh lebih efektif. “Mutu pendidikan tidak cukup diukur dari hasil ujian. Mutu juga terlihat dari pengalaman belajar setiap peserta didik, bagaimana mereka memperoleh kesempatan belajar yang berkualitas, mengembangkan potensi, serta membangun karakter. Karena itu, penjaminan mutu harus mendorong perubahan nyata di ruang-ruang kelas,” tegas Agung. Implementasi kebijakan di lapangan harus benar-benar menyentuh aspek substansial dari proses kegiatan belajar mengajar harian. Evaluasi Permendikdasmen Nomor 21 Tahun 2026 Penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 21 Tahun 2026 menjadi instrumen penting penjaminan mutu. Regulasi terbaru ini perlu diterapkan secara nyata tanpa menambah beban pekerjaan administratif para pendidik di sekolah. “Kemendikdasmen telah melakukan lompatan besar melalui penerbitan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2026. Kebijakan ini harus menjadi instrumen untuk memastikan peningkatan mutu pendidikan benar-benar dirasakan oleh sekolah, guru, peserta didik, dan masyarakat, bukan berhenti pada pemenuhan dokumen administrasi,” ujarnya. Sekolah diharapkan mampu menerjemahkan aturan ini dalam bentuk aksi konkret yang memberikan dampak positif langsung. Prioritas Utama Peningkatan Kompetensi Guru Guru memegang peran kunci agar setiap kebijakan pendidikan dapat berdaya guna secara langsung kepada siswa. Peningkatan kapasitas tenaga pengajar harus berjalan sejajar dengan perbaikan metode pembelajaran di dalam lingkungan sekolah. Institusi pendidikan perlu memahami kebutuhan belajar peserta didik agar mereka dapat mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki. Proses pendidikan hendaknya membentuk karakter kuat sehingga lulusan memiliki integritas tinggi dan kecakapan sosial yang baik. Sinergi Bersama dan Komitmen Berkelanjutan Tanggung jawab besar meningkatkan kualitas pendidikan tidak bisa dibebankan secara sepihak kepada guru maupun kepala sekolah. Pemerintah pusat dan daerah wajib menjalin kolaborasi erat agar penerapan kebijakan berjalan konsisten di tiap wilayah. “Mutu bukan sekadar slogan. Mutu adalah komitmen yang harus dibuktikan setiap hari melalui proses pembelajaran yang semakin baik. Penjaminan mutu pendidikan merupakan tanggung jawab bersama untuk melahirkan generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan mampu bersaing,” ungkapnya. Kerja sama lintas sektor menjadi kunci utama dalam memajukan standar pendidikan nasional secara menyeluruh dan berkesinambungan. Pemerataan Fasilitas Sekolah dan Anggaran APBN Pemerataan kualitas sekolah di kawasan terpencil, terdepan, dan terluar harus menjadi perhatian utama agar tidak tertinggal. Seluruh fasilitas pendukung dan akses pelatihan guru perlu disalurkan secara adil hingga ke pelosok daerah. DPR RI berkomitmen mengawal penuh alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dalam APBN agar tepat sasaran. Pengawasan ketat dilakukan demi memastikan efisiensi dana untuk peningkatan mutu pembelajaran seluruh anak bangsa. Langkah ini menjadi fondasi utama dalam menyiapkan SDM unggul dan berdaya saing menuju Indonesia Emas Oktober dua ribu empat puluh lima.***