Portal Pantura – Kementerian Sosial mencatat 3,9 juta orang tidak lagi menerima bantuan sosial pada 2025. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan penghapusan ini bukan tanpa alasan.
Ada tiga penyebab utama. Pertama, penyesuaian desil kesejahteraan. Kedua, proses graduasi atau kelulusan penerima. Ketiga, pembaruan data yang lebih akurat.
“Tahun lalu 3,9 juta keluar bansos. Mereka akan masuk program pemberdayaan,” ujar Gus Ipul di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Kamis (5/2/2026).
Modal Usaha Rp5 Juta Pengganti Bansos
Keluarga yang tidak lagi menerima bantuan sosial bukan dibiarkan begitu saja. Pemerintah memberikan bantuan modal usaha senilai Rp5 juta.
Dana ini ditujukan untuk kegiatan produktif. Contohnya, membeli 25 ekor ayam petelur untuk diternakkan.
“Telurnya dijual bisa dapat lebih dari Rp200.000 per bulan. Itu sudah lebih dari nilai bansos,” kata Gus Ipul.
Menurut dia, keluarga yang mampu menghasilkan pendapatan melebihi nilai bansos dianggap sudah mandiri. Mereka tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah.
“Ukuran paling sederhana, kalau sudah bisa dapat uang lebih dari bansos, berarti sudah lebih berdaya,” jelasnya.
12 Juta Keluarga Jalani Evaluasi Langsung
Evaluasi besar-besaran dilakukan setelah terbitnya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Kemensos bersama Badan Pusat Statistik meninjau lebih dari 12 juta keluarga penerima bansos.
Petugas turun langsung ke lapangan. Mereka mendatangi rumah penerima satu per satu. Dialog dan penilaian ulang kondisi sosial ekonomi dilakukan.
“Dari 35 juta yang terdata, baru 12 juta yang kami datangi ke rumah masing-masing,” kata Gus Ipul.
Hasilnya, banyak penerima ternyata tidak lagi memenuhi syarat. Ada yang kondisi ekonominya sudah membaik. Ada pula yang terindikasi tidak layak menerima.
Penerima Bansos yang Main Judi Online Dicoret
Kemensos tidak bekerja sendiri. Mereka menggandeng PPATK untuk mengecek penerima yang bermain judi online.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga dilibatkan. Tujuannya, memastikan tidak ada ASN yang masih menerima bansos.
“Kami koreksi satu per satu. Jutaan sudah dialihkan karena faktanya ada hal yang tidak sesuai di lapangan,” ungkap Gus Ipul.
Transparansi menjadi kunci. Pemerintah ingin memastikan bantuan tepat sasaran.
Target 300 Ribu Keluarga Lulus dari Bansos 2026
Kemensos menargetkan 300.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) lulus dari program bansos tahun 2026. Ini bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat.
“Doakan saja 300.000 itu tercapai. Kalau mereka bisa menghasilkan lebih dari bansos, berarti sudah jauh lebih mandiri,” ujar Gus Ipul.
Sebelumnya, Desember 2025, sebanyak 133 dari 332 KPM Program Keluarga Harapan (PKH) dinyatakan lulus. Mereka mendapat modal usaha Rp5 juta untuk memulai atau mengembangkan usaha.
Selain modal, pemerintah berkomitmen memberikan pendampingan berkelanjutan. Tujuannya, agar keluarga yang lulus benar-benar mandiri dan tidak kembali bergantung pada bansos.
Pemberdayaan, Bukan Sekadar Pencabutan
Program ini bukan sekadar mencoret nama dari daftar penerima. Ada upaya nyata memberdayakan masyarakat agar berdikari.
Dengan modal usaha dan pendampingan, diharapkan masyarakat mampu menciptakan sumber penghasilan sendiri. Bantuan sosial bersifat sementara, kemandirian ekonomi adalah tujuan akhir.
Bagi penerima bansos yang terdampak, ini bisa menjadi peluang baru. Namun, pelaksanaan di lapangan tetap perlu diawasi agar tepat sasaran dan berkelanjutan.***
