Gubernur Jateng Ajak ASN Gowes, Hemat Energi Bukan Lagi Sekadar Aturan

Portal Pantura, Semarang - Kamis pagi, 9 April 2026, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi tidak datang ke kantor dengan mobil dinas. Ia mengayuh sepeda. Bersama ratusan aparatur sipil negara (ASN) dan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Ahmad Luthfi memulai gowes dari Masjid Raya Baiturrahman. Rombongan menyusuri rute ikonik Kota Semarang: Simpang Lima, Jalan Gajahmada, Imam Bonjol, Piere Tendean, Jalan Pemuda, Tugu Muda, hingga Pandanaran — sebelum berakhir di Kantor Gubernur. Ini bukan seremoni biasa. "Jangan semata-mata karena surat edaran. Jadikan budaya sehingga terasa ringan dan menyenangkan," kata Ahmad Luthfi usai gowes. Dari Kebijakan Menjadi Kebiasaan Pesan Ahmad Luthfi sederhana namun tegas: hemat energi harus lahir dari kesadaran, bukan paksaan administratif. Ia menyebut sejumlah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Datang tepat waktu. Mematikan lampu saat ruangan kosong. Memanfaatkan skema kerja fleksibel. "Kita harus membudayakan hemat energi, berolahraga, kerja tepat waktu, mematikan lampu, hingga mencari energi terbarukan," ujarnya. Langkah ini merujuk pada dua regulasi. Pertama, Surat Edaran Mendagri Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja ASN. Kedua, Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor B/000.8.3/3/2026 yang mengatur implementasinya di lingkungan Pemprov Jateng. Aturan Konkret di Lingkungan Kerja Surat edaran gubernur memuat sejumlah ketentuan teknis yang langsung berlaku. Penggunaan listrik di ruang kerja dibatasi pukul 06.30–15.30. Di luar ruangan, lampu hanya boleh menyala pukul 17.30–05.30. AC diatur pada suhu efisien 24–26°C. Lampu dan pendingin ruangan yang ditinggalkan lebih dari dua jam wajib dimatikan. ASN juga didorong meninggalkan kendaraan berbahan bakar fosil. Bagi yang tinggal dalam radius 1,5 kilometer dari kantor, berjalan kaki menjadi pilihan utama. Jarak hingga 10 kilometer dengan kontur datar, sepeda atau sepeda listrik diutamakan. Bagi yang lebih jauh, transportasi umum atau carpooling menjadi solusi. Penggunaan kendaraan dinas jabatan pun dipangkas maksimal 50 persen. Setiap Jumat, sebagian ASN menerapkan work from home (WFH) secara bergiliran. Namun layanan publik tetap berjalan penuh, terutama di rumah sakit, Samsat, dan sektor pendidikan. "Sudah diatur. Tidak semua WFH karena pelayanan masyarakat tidak boleh terputus. Pimpinan tetap masuk," jelas Ahmad Luthfi. Rapat, bimbingan teknis, seminar, dan konferensi pun diarahkan ke format hybrid — memadukan tatap muka dengan daring — untuk menekan perjalanan dinas yang tidak mendesak. 2.000 Desa Mandiri Energi Upaya hemat energi tidak berhenti di gedung pemerintahan. Pemprov Jateng mendorong kemandirian energi hingga ke tingkat desa. Saat ini, sekitar 2.000 desa mandiri energi telah berkembang di 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah. Di sisi korporasi, BUMD PT Jateng Petro Energi (JPEN) mulai memasarkan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai energi alternatif rumah tangga. Produk ini berbasis sumber energi terbarukan. Pemerintah provinsi juga memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang telah beralih ke energi baru terbarukan. Kebijakan ini disebut sebagai fondasi membangun industri hijau di Jawa Tengah. Inisiatif pemanfaatan sel surya di lingkungan kantor pemerintahan juga mulai didorong sebagai bagian dari ekosistem energi berkelanjutan. Gaya Hidup, Bukan Slogan Ahmad Luthfi sadar bahwa kebijakan tanpa keteladanan hanya akan menjadi dokumen. Maka ia memilih mengayuh sepeda. Di jalanan Semarang yang mulai ramai, di antara kendaraan bermotor yang menderu, seorang gubernur membuktikan bahwa perubahan dimulai dari langkah kecil. "Ini harus menjadi rule kehidupan masyarakat Jawa Tengah ke depan — lebih hemat, nyaman, dan mandiri energi," tegasnya. Dari gowes pagi hingga kebijakan strategis, Jawa Tengah sedang membangun sesuatu yang lebih dari sekadar efisiensi anggaran. Ia sedang membangun budaya.***