Portal Pantura, Jakarta – Indonesia mencatatkan prestasi baru di panggung internasional. Negara ini terpilih memimpin Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2026.
Penetapan tersebut dilakukan secara resmi pada 8 Januari 2026 di Jenewa, Swiss. Pertemuan ini sekaligus menjadi sidang organisasi pertama Dewan HAM PBB tahun ini.
Keputusan ini bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB. Indonesia menjadi negara pertama dari kawasan Asia-Pasifik yang memimpin lembaga ini sejak dibentuk pada 2006.
Proses Pencalonan Melibatkan Diplomasi Intensif
Pencalonan Indonesia mendapat dukungan penuh dari negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG). Kesepakatan ini diumumkan Kementerian Luar Negeri RI pada 23 Desember 2025.
Pemerintah Indonesia menjalankan strategi diplomasi menyeluruh. Kementerian Luar Negeri menggerakkan seluruh perwakilan di luar negeri. Pendekatan intensif juga dilakukan kepada diplomat negara sahabat di Jakarta.
Perutusan Tetap RI (PTRI) di Jenewa memainkan peran kunci dalam proses ini. Mereka mendapat dukungan dari PTRI New York dan kantor perwakilan RI lainnya di seluruh dunia.
Sidharto Reza Suryodipuro Jabat Presiden Dewan
Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, akan memimpin Dewan HAM PBB. Diplomat berpengalaman ini pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN.
Sidharto juga tercatat sebagai mantan Duta Besar RI untuk India dan Bhutan. Pengalaman panjangnya di bidang diplomasi multilateral dinilai menjadi modal penting dalam menjalankan tugas ini.
Sepanjang 2026, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan agenda kerja tahunan Dewan HAM PBB. Ini mencakup berbagai isu hak asasi manusia yang menjadi perhatian komunitas internasional.
Tema “A Presidency for All”
Indonesia mengusung tema “A Presidency for All” dalam kepemimpinannya. Tema ini mencerminkan komitmen untuk memperkuat konsensus dan meningkatkan efektivitas kerja Dewan.
