Portal Pantura, Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa seluruh dokumen administrasi dan kewilayahan terkait rencana pemekaran Kabupaten Brebes telah dinyatakan lengkap. Pernyataan ini menjadi angin segar bagi perjuangan masyarakat Brebes Selatan yang selama ini mendorong terbentuknya daerah otonomi baru.
Kepastian tersebut disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Iwanuddin Iskandar, S.H., M.Hum, saat menerima audiensi perwakilan masyarakat Brebes Selatan yang tergabung dalam Komite Percepatan Pemekaran Kabupaten Brebes (KPPKB) di Kantor Otonomi Daerah (Otda) Pemprov Jateng, Senin (15/12/2025).
Dalam audiensi tersebut, ratusan warga dari enam kecamatan di wilayah Brebes Selatan—yakni Bumiayu, Paguyangan, Bantarkawung, Salem, Tonjong, dan Sirampog—datang menggunakan empat armada bus untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada Pemprov Jawa Tengah serta DPRD Provinsi.
Iwanuddin, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Brebes, mengaku memahami betul kondisi geografis dan persoalan struktural yang dihadapi wilayah Brebes Selatan. Mulai dari tingginya angka kemiskinan, keterbatasan infrastruktur jalan, hingga risiko bencana alam yang kerap terjadi akibat kerusakan lingkungan dan penggundulan hutan.
“Data dan berkas pemekaran Kabupaten Brebes yang kami miliki saat ini sudah lengkap dan memenuhi persyaratan,” ujar Iwanuddin di hadapan perwakilan KP2KB.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa Pemprov Jawa Tengah akan terus melakukan pendalaman dan pembaruan data sebagai bagian dari kehati-hatian dalam proses administrasi. Menurutnya, kelengkapan dokumen tersebut menjadi dasar kuat bagi Pemprov untuk melaporkan dan mendorong pembahasan di tingkat DPRD Provinsi Jawa Tengah.
“Persyaratan administrasi dan kewilayahan telah terpenuhi. Kami berharap DPRD Provinsi dapat segera membahasnya dalam rapat paripurna,” katanya.
Iwanuddin juga menegaskan komitmen Pemprov Jawa Tengah untuk mengawal aspirasi masyarakat hingga ke pemerintah pusat. Menurutnya, peran pemerintah provinsi adalah memfasilitasi, menjembatani, dan memastikan aspirasi pemekaran daerah dapat berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Pemprov Jawa Tengah mendukung penuh pemekaran Kabupaten Brebes dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Pemprov juga mengimbau masyarakat Brebes Selatan untuk tetap menjaga situasi yang kondusif serta terus mendukung program-program pemerintah baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.
